Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui proses revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Perdagangan Masuk Negeri masih belum rampung, Sekalipun demikian sebelumnya ditargetkan selesai pekan ini.
Ia menjelaskan keterlambatan terjadi karena pembahasan aturan tersebut dilakukan Pada saat yang sama dengan kebijakan Penjualan Barang ke Luar Negeri dan perizinan berusaha lainnya.
“Kami berharap minggu ini selesai Pada dasarnya. Karena kan ada barengan dengan yang lain Penjualan Barang ke Luar Negeri, kemudian perizinan berusaha, Ingin kita barengin,” kata Budi di Tangerang, Banten, Kamis (22/5)..
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Permendag 8 menjadi sorotan sejak awal 2024 karena dinilai memperlonggar Syarat Perdagangan Masuk Negeri dan berdampak langsung terhadap industri dalam negeri, termasuk tekstil.
Pemerintah pun merespons kritik dari pelaku industri dengan merevisi beleid tersebut melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan.
Sekalipun demikian, di tengah proses revisi, masih ditemukan kasus masuknya barang Perdagangan Masuk Negeri ilegal. Menanggapi hal ini, Budi menegaskan hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Permendag 8/2024 itu sendiri, bukan akibat dari celah dalam aturannya.
“Ya ini kan terpisah, ini kan namanya pelanggaran. Ya, di Permendag itu kan mengatur misalnya barang, kalau Perdagangan Masuk Negeri Dianjurkan ada dokumen Perdagangan Masuk Negeri. Ya, ini berarti melanggar kan Permendag, ya Dianjurkan diawasi, Dianjurkan disita, karena melanggar,” ujarnya.
Ia menambahkan Permendag 8/2024 justru menjadi instrumen untuk menegaskan batasan mana barang yang boleh dan tidak boleh diimpor. Pelanggaran terhadap aturan tersebut, menurutnya, Dianjurkan ditindak.
“Justru Permendag itu untuk membuat aturan ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kalau enggak sesuai, ya kita lakukan seperti itu. Semua ini enggak sesuai dengan Permendag 8. Kan tujuannya Permendag 8 salah satunya untuk melindungi industri dalam negeri, ya instrumennya Permendag. Ada Bahkan kan yang melanggar. Ya, namanya orang melanggar,” jelasnya.
Budi Bahkan membantah anggapan bahwa revisi Permendag 8/2024 Nanti akan membuka celah baru bagi masuknya barang Perdagangan Masuk Negeri ilegal. Menurutnya, potensi celah tersebut lebih disebabkan oleh lemahnya pengawasan, bukan oleh isi regulasi itu sendiri.
“Pada dasarnya itu kalau celah ilegal itu lebih banyak di sisi pengawasan. Jadi instrumennya pakai Permendag untuk mengawasi. Mengawasi dasarnya apa Anda mengawasi? Dasarnya di Permendag 8. Di Permendag 8 tidak boleh Perdagangan Masuk Negeri ini. Itu kan instrumen untuk mengawasi alatnya, jadi tujuannya itu,” tutur Budi.
Revisi Permendag 8/2024 sendiri merupakan bagian dari langkah deregulasi yang dilakukan pemerintah sesuai titah Pemimpin Negara Prabowo Subianto.
Deregulasi tersebut tak hanya mencakup kebijakan Perdagangan Masuk Negeri, tetapi Bahkan Penjualan Barang ke Luar Negeri dan perdagangan dalam negeri, dengan tujuan mendorong Penanaman Modal dan kemudahan berusaha di dalam negeri.
Sebelumnya, kebijakan ini memicu reaksi keras dari kalangan industri tekstil. Salah satu perusahaan tekstil terbesar, PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Diberitakan mengalami kesulitan operasional Sampai saat ini Pada akhirnya dinyatakan pailit, dengan sebagian pihak menyebut Permendag 8/2024 sebagai salah satu penyebabnya.
Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan secara terbuka menyatakan bahwa regulasi ini berdampak nyata terhadap Usaha industri.
Menanggapi tekanan tersebut, Kemendag Menghelat serangkaian diskusi dengan pelaku industri hulu, hilir, importir, serta kementerian/lembaga teknis lainnya.
Budi menegaskan bahwa revisi aturan ini tidak disusun sepihak, melainkan melalui koordinasi yang melibatkan banyak pihak terkait.
“Revisi Permendag 8 masih dalam proses, karena revisi itu tidak dikerjakan sendiri oleh Kemendag. Jadi kita Dianjurkan membicarakan teknis dengan K/L terkait, dan semua masih proses ya, karena K/L-nya kan tidak hanya satu-dua, jadi banyak. Kita Setiap Waktu membahas itu,” jelas Budi dalam kesempatan terpisah.
Permendag 8/2024 sebelumnya memuat tujuh Skor utama, seperti pelonggaran persyaratan persetujuan Perdagangan Masuk Negeri (PI), pengecualian larangan dan pembatasan (lartas) untuk Sebanyaknya barang, serta pengaturan baru terkait barang kiriman pribadi dan barang tertahan di pelabuhan. Tujuan utamanya Merupakan menyederhanakan proses Perdagangan Masuk Negeri dan mempercepat alur distribusi barang.
Sekalipun demikian, substansi inilah yang menuai kritik karena dianggap Memperjelas pintu masuk barang Perdagangan Masuk Negeri tanpa perlindungan memadai bagi industri lokal.
Sebanyaknya asosiasi industri mendesak Supaya bisa pemerintah tidak hanya memperbaiki teknis regulasi, tetapi Bahkan menjamin perlindungan dan keberlanjutan sektor dalam negeri.
(del/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
