Jakarta, CNN Indonesia —
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melaporkan PM Malaysia Di waktu ini Bahkan Anwar Ibrahim ke polisi pada Selasa (2/12).
Media Sinar Harian melaporkan Mantan PM itu menggugat Anwar karena keputusan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat, Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahathir menganggap Anwar tak mewakili seluruh Federasi Malaysia.
“Perjanjian itu Pada dasarnya tidak sah karena Ia (Anwar) bukan satu-satunya pihak yang mewakili federasi,” kata Mahathir di Markas Besar Kepolisian Malaysia.
Lebih lanjut, Mahathir mengatakan Anwar seharusnya meminta persetujuan dari empat entitas utama yangki Raja Malaysia, parlemen, dewan negara, dan pemerintah.
Berbeda dengan, menurut Ia, Anwar tak mendapat persetujuan dari seluruh pihak tersebut sehingga dianggap tidak sah.
Anwar Bahkan menilai Anwar menyerahkan kekuasaan Malaysia ke Amerika Serikat.
“Dokumen perjanjian itu setebal 400 halaman, tapi tidak pernah diungkap ke publik,” kata Ia.
Ada banyak klausul yang menyatakan kekuasaan negara kita diserahkan ke Amerika Serikat, yang mana semua tindakan kita Dianjurkan merujuk ke mereka dan memungkinkan mereka menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan,” imbuh Mahathir seperti dikutip Sinar Harian.
Di kesempatan tersebut, Mahathir Bahkan menyinggung status dan posisi Bumiputera dalam perjanjian yang tak dirinci secara jelas.
“Dalam perjanjian ini, semua hak Berkelas Bumiputera tak bisa diterapkan dalam barang atau perdagangan Amerika Serikat. Ini artinya kekuasaan Amerika Serikat mengesampingkan hak Berkelas Bumiputera dan segala manfaat yang diberikan ke Bumiputera Bahkan Dianjurkan diberikan ke Amerika Serikat,” ujar Ia.
Mahathir Bahkan menyatakan polisi Dianjurkan menyelidiki apakah Anwar Pernah melanggar konstitusi. Ia mencatat ada lebih dari 139 laporan polisi yang diajukan individu Sampai sekarang lembaga nirlaba terkait masalah yang sama.
Anwar dan Kepala Negara AS Donald Trump menandatangani ART pada 26 Oktober lalu. Perjanjian dagang ini bertujuan Mengoptimalkan aktivitas ekonomi Malaysia dan AS, menyesuaikan tarif, Sampai sekarang Mengoptimalkan kerja sama kedua negara.
Menteri Penanaman Modal, Perdagangan, dan Perindustrian Malaysia Zafrul Tengku Abdul Aziz sebelumnya Pernah terjadi membantah bahwa ART Akan segera mengesampingkan prioritas Bumiputera dalam kebijakan pemerintah dan perusahaan terkait pemerintah (GLC).
Zafrul Bahkan menantang Mahathir untuk menunjukkan klausul khusus dalam perjanjian yang diduga Menyajikan perusahaan AS hak Berkelas yang setara dengan Bumiputera di Malaysia.
Ia lalu menegaskan Merupakan keliru Manakala beranggapan bahwa Pasal 6.2 dalam perjanjian mengharuskan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemerintah membuat keputusan hanya Sesuai aturan ‘pertimbangan komersial’ sehingga mengorbankan Bumiputera.
(isa/rds)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
