Jakarta, CNN Indonesia —
Fluktuasi Harga kelapa membuat Usaha Kecil Menengah Sampai saat ini ibu rumah tangga (IRT) teriak. Pemerintah didesak segera mengendalikan harga yang Diprediksi bakalan makin ngegas di tahun depan, terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran 2026.
Kekhawatiran Usaha Kecil Menengah Sampai saat ini IRT tergambar dari hasil sigi Lembaga Survei KedaiKOPI, yang dilakukan secara tatap muka pada 24 November Sampai saat ini 1 Desember 2025 kepada 400 responden di enam kota besar.
Peneliti KedaiKOPI Ashma Nur Afifah menjelaskan survei itu melibatkan tiga kelompok responden, yaitu 200 IRT, 160 pelaku Usaha Kecil Menengah, dan 40 penjual kelapa utuh. Hasilnya, sebanyak 83 persen responden merasakan Fluktuasi Harga kelapa dan produk olahannya dalam enam bulan terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Bahkan, dari masyarakat yang mengalami Fluktuasi Harga kelapa itu, 45,2 persen di antaranya menilai kenaikan tersebut signifikan,” kata Ashma dikutip Antara, Rabu (17/12).
Survei ini Bahkan menunjukkan dampak Fluktuasi Harga Pernah dirasakan luas. Pengeluaran IRT untuk makanan meningkat. Banyak ibu yang terpaksa mengurangi penggunaan santan atau frekuensi memasak masakan bersantan.
Ngegasnya harga kelapa Bahkan sangat memukul Usaha Kecil Menengah. Pelaku usaha melaporkan kenaikan biaya modal dua kali lebih besar, sehingga sebagian pengusaha katering terpaksa menaikkan harga jual menu Sampai saat ini 50 persen pada.
“Penjual kelapa utuh Bahkan mengalami penurunan laba meski sebagian besar Pernah menaikkan harga jual,” ujar Ashma.
Ashma lalu menjelaskan Fluktuasi Harga tersebut dipicu oleh lonjakan Perdagangan Keluar Negeri kelapa utuh besar-besaran. Mayoritas responden menyadari permintaan Perdagangan Keluar Negeri tinggi menjadi salah satu Dalang utama pasokan domestik berkurang dan harga kelapa melonjak.
“Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun dan satu-satunya negara yang masih memperbolehkan Perdagangan Keluar Negeri kelapa bulat tanpa pembatasan ketat, membuat pasokan dalam negeri rentan terganggu,” kata Ashma.
Sesuai aturan hasil survei, responden mendesak pemerintah segera memperbaiki regulasi Perdagangan Keluar Negeri, Memanfaatkan pengawasan distribusi, serta menerapkan kebijakan prioritas seperti pungutan Perdagangan Keluar Negeri demi mencukupi kebutuhan kelapa nasional.
“Sebanyak 89 persen responden merasa penting untuk segera dibuat kebijakan, keputusan oleh pemerintah Supaya bisa harga kelapa ini bisa segera Ekonomis,” imbuhnya.
Survei Bahkan menunjukkan 80 persen responden Membantu penerapan pungutan Perdagangan Keluar Negeri (PE) pada kelapa bulat, yang diharapkan dapat menstabilkan stok dan harga dalam negeri.
Pungutan ini sekaligus dilihat dapat menghasilkan pendapatan negara yang bisa dialokasikan untuk kesejahteraan petani, peremajaan kebun, Sampai saat ini pengembangan Usaha Kecil Menengah.
“Sebanyak 77,9 persen responden pun optimistis bahwa pungutan Perdagangan Keluar Negeri Berencana efektif menekan harga dan menjaga ketersediaan kelapa,” pungkasnya.
(pta)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
