Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah menetapkan porsi terbesar kuota Pembelian Barang dari Luar Negeri daging sapi tahun ini kepada badan usaha milik negara (BUMN) Mengikuti Neraca Barang Dagangan (NK) 2026, sementara jatah untuk pelaku usaha swasta hanya 30 ribu ton.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tommy Andana mengatakan penugasan Pembelian Barang dari Luar Negeri untuk BUMN Pernah diterbitkan seluruhnya sesuai hasil penetapan tersebut.
“Ada penugasan BUMN kemarin. Semuanya Pernah terjadi keluar kan (di Neraca Barang Dagangan). Semua penugasan BUMN 250 ribu ton Pernah terjadi keluar semua. Swasta kan semua 30 ribu ton kuota itu ya alokasinya,” ujar Tommy di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (23/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan untuk kuota swasta, izin Pembelian Barang dari Luar Negeri Bahkan mulai diterbitkan bagi perusahaan yang Pernah melengkapi persyaratan administrasi.
“Ada beberapa yang ajuin yang Pernah terjadi lengkap ya, Pernah terjadi keluar (izin impornya),” katanya.
Dengan demikian, menurut Tommy, proses Pada Sekarang tinggal menunggu realisasi Pembelian Barang dari Luar Negeri di lapangan.
Adapun BUMN yang mendapat penugasan Pembelian Barang dari Luar Negeri tersebut Merupakan PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Penetapan itu, kata Tommy, bukan hanya keputusan Kemendag, melainkan hasil rapat koordinasi lintas kementerian.
“Berdikari dan PPI sesuai penugasan. Itu diputuskan dalam rakor Neraca Barang Dagangan, tidak hanya Kemendag,” ucapnya.
Selain daging sapi beku, pemerintah Bahkan mengalokasikan Pembelian Barang dari Luar Negeri sapi bakalan yang Akan segera digemukkan di dalam negeri. Tommy menyebut izin Pembelian Barang dari Luar Negeri sapi bakalan hampir seluruhnya Pernah diterbitkan.
“Sapi bakalan, pemegang PI (persetujuan Pembelian Barang dari Luar Negeri) ada banyak ya. Dan Pernah terjadi keluar semua hampir. Kan alokasinya 700 ribu ekor Pada Sekarang Pernah terjadi penerbitan izinnya Pernah terjadi hampir ke angka 700 ribu ekor untuk (sapi) bakalan,” katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan Bulog tidak lagi mendapat penugasan Pembelian Barang dari Luar Negeri daging beku tahun ini, termasuk daging kerbau beku yang sebelumnya rutin dilakukan untuk kebutuhan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Terkait daging kerbau beku, sesuai dengan arah dari Pak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), kemarin kuotanya Pernah terjadi diberikan ke BUMN, dalam hal ini fokusnya ke Berdikari. Jadi Bulog tidak mengimpor daging beku, Bulog fokus dengan beras, minyak, kemudian gula untuk support kebutuhan masyarakat,” ujar Rizal.
Mengikuti Neraca Barang Dagangan 2026, total kuota Pembelian Barang dari Luar Negeri daging mencapai 297 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 250 ribu ton dialokasikan kepada BUMN, sementara swasta hanya mendapat 30 ribu ton, dan sisanya sekitar 17 ribu ton untuk kebutuhan industri.
Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menilai kuota untuk swasta tahun ini turun tajam dibandingkan tahun lalu yang mencapai 180 ribu ton. Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana menyebut porsi 30 ribu ton hanya setara sekitar 16 persen dari total kuota Pembelian Barang dari Luar Negeri.
“Benar. Kuota reguler untuk pengusaha swasta ditetapkan 30 ribu ton untuk 105 perusahaan,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Teguh berharap pemerintah segera menerbitkan Surat Persetujuan Pembelian Barang dari Luar Negeri Supaya bisa realisasi bisa dilakukan tepat waktu, khususnya menjelang Ramadan dan Lebaran saat permintaan meningkat.
“Harga dibentuk dari mekanisme pasar. Selain yang reguler untuk swasta, BUMN Bahkan mendapat kuota yang besar jumlahnya,” katanya.
Kebijakan ini sebelumnya Bahkan dijelaskan Mentan Amran sebagai bagian dari pengalihan peran Supaya bisa BUMN lebih kuat sebagai stabilisator harga. Menurut Amran, yang dialihkan ke BUMN Merupakan kuota daging beku, sementara Pembelian Barang dari Luar Negeri sapi bakalan tetap sepenuhnya di tangan swasta.
“Itu daging (sapi) beku. Kalau itu bukan dipangkas, itu dialihkan ke BUMN supaya BUMN menjadi stabilisator,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran BUMN penting Supaya bisa pemerintah memiliki instrumen untuk melakukan intervensi ketika terjadi lonjakan harga di pasar, mengingat selama ini Pembelian Barang dari Luar Negeri sapi bakalan yang jumlahnya mencapai sekitar 700 ribu ekor sepenuhnya dikelola swasta.
(del/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
