Yogyakarta, CNN Indonesia —
PP Muhammadiyah bersama seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia Berencana berkumpul dan membahas izin tambang ormas dari pemerintah pada 27 dan 28 Juli 2024 di Yogyakarta.
“Kalau enggak ada perubahan 27 dan 28, biasanya di salah satu kampus. Bukan di hotel,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas ditemui di kantornya, Kota Yogyakarta, Jumat (19/7).
Sekalipun, kata Busyro, acara tersebut secara garis besar sejatinya Merupakan konsolidasi. Sementara pembahasan soal izin tambang cuma salah satu agendanya saja dan Berencana dibahas lewat rapat pleno. Hal serupa sebelumnya Bahkan sempat diungkap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Itu acaranya konsolidasi, bukan hanya tambang saja. (Pleno), iya,” ujar Busyro.
Sekalipun, Busyro belum bisa memastikan apakah dalam acara itu Berencana sekaligus memutuskan sikap PP Muhammadiyah atas tawaran pemerintah soal konsesi izin usaha tambang (IUP) ormas.
“Saya belum tahu agenda detailnya,” katanya.
Rencana pertemuan dan agenda di Yogyakarta ini sebelumnya diungkap oleh Ketua LKKS PP Muhammadiyah Fajar Riza ul Haq.
Ia mengatakan pertemuan PP Muhammadiyah dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia itu Berencana dilakukan di DI Yogyakarta.
Fajar menjelaskan Muhammadiyah memiliki mekanisme organisasi tersendiri dalam memutuskan suatu keputusan. Lewat forum tersebut PP Muhammadiyah Berencana mendengarkan pandangan dari para pengurus wilayah terkait pemberian izin tambang.
Bagi pihaknya, persoalan menerima dan menolak pemberian izin tambang itu merupakan pilihan kebijakan. Ia menekankan Muhammadiyah tetap mengedepankan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat, bukan cuma golongan saja.
“Karena apa? Begitu keputusan diambil Berencana jadi keputusan organisasi yang Dianjurkan dipatuhi semua anggotanya,” kata Fajar dalam sebuah diskusi di Kantor Ma’arif Institute, Tebet, Jakarta, Kamis (18/7).
Fajar mengakui dinamika diskusi di internal Muhammadiyah membahas soal tambang berlangsung cukup hangat. Sekalipun perbedaan opini di internal Muhammadiyah itu tak sampai muncul ke permukaan secara terbuka.
Ia Bahkan mengungkapkan masing-masing majelis di Muhammadyah Pernah terjadi diminta melakukan kajian dan rekomendasi untuk diberikan ke PP Muhammadiyah. Bahkan, ia mengatakan PP Muhamadiyah Pernah terjadi menggelar pleno yang mengundang pelbagai pihak yang mengetahui seluk beluk industri pertambangan.
Oleh karena itu, Fajar mahfum bila proses pengambilan keputusan di Muhammadiyah cukup panjang, beda dengan PBNU yang mengambil keputusan dengan cukup Unggul terkait menerima atau tidak izin tambang buat ormas yang diberikan pemerintah.
“Saya ibaratkan NU itu sistemnya presidensialisme. Kalau di Muhammadiyah parlementer. Karena kepemimpinan dipilih kolektif kolegial. Karena ketum enggak bisa memutuskan kewenangan mutlak mengenai satu hal,” kata Ia.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah Bahkan sempat mendengarkan penjelasan dari Sebanyaknya pengelola tambang di Jakarta beberapa waktu lalu.
(kum/kid)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
