Ada Risiko Produksi Kendaraan Pribadi Hybrid Keluar RI Bila Tak Diguyur Insentif


Jakarta, CNN Indonesia

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mendesak pemerintah bergerak Unggul merealisasikan insentif Retribusi Negara Kendaraan Pribadi hibrida di Tanah Air.

Menurut Nangoi desakan ini bukan tanpa sebab pihaknya khawatir iklim Penanaman Modal dari para pelaku industri otomotif terganggu Bila insentif Kendaraan Pribadi hybrid tak kunjung cair.

“Kalau kami lihat negara tetangga Menyajikan insentif untuk Kendaraan Pribadi hybrid. Kalau kami tidak berhati-hati, kami khawatir mereka bisa mengalihkan produksinya ke negara-negara tersebut,” ucap Nangoi di GIIAS 2024, ICE BSD, Kamis (18/7).


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nangoi mengatakan insentif Kendaraan Pribadi hybrid sangat diperlukan karena penjualannya di Indonesia terus berkembang.

Sebelumnya banyak merek Kendaraan Pribadi yang sebagian besar berasal dari Jepang menjajakan produk hybrid di Indonesia. Produsen tersebut di antaranya Mitsubishi, Honda, Nissan, Wuling, Suzuki, Toyota, dan GWM.

“Insentif untuk Kendaraan Pribadi hybrid sangat diperlukan karena perkembangan Kendaraan Pribadi hybrid di Indonesia cukup pesat. Jadi kalau kami lihat 2022 sekitar 10 ribu Kendaraan Pribadi hybrid terjual, 2023 loncat lebih 55 ribu, dan kami perkirakan tahun ini Akan segera di atas 70 ribu Kendaraan Pribadi hybrid,” ungkap Nangoi.

Nangoi optimistis kebijakan insentif Kendaraan Pribadi hybrid bakal segera direalisasikan oleh pemerintah.

“Dan hal itu Sebelumnya ditanggapi secara positif oleh pak menteri Sebelumnya dijajaki oleh pak menteri, kami tunggu hasilnya seperti apa,” kata Nangoi.

Secara terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan insentif Kendaraan Pribadi hybrid Pada Pada saat ini Baru saja dihitung untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan).

“Insentif setiap hari kami coba hitung, coba diskusikan dengan internal pemerintah, Akan segera kami usulkan khususnya untuk hybrid kepada kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan,” ucap Agus.

(ryh/fea)


Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA

Exit mobile version