Preman masih merajalela di Indonesia. Tak hanya kehidupan sosial masyarakat, kegiatan Usaha dan Penanaman Modal pun tak terlepas dari gangguan mereka.
Terbaru, aksi premanisme menimpa pabrik Kendaraan Pribadi listrik BYD sampai Vinfast di Subang, Jabar. Mereka tak luput dari aksi premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Eddy Soeparno pertama kali mengungkapkan kabar tak sedap ini. Kendati, pria yang Bahkan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tak menyebut ormas mana yang mengusik BYD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perkumpulan Industri Motor Listrik Indonesia (Periklindo) kemudian menambahkan fakta lain, di mana pabrik Vinfast di Subang ternyata Bahkan diganggu ormas. Ketua Periklindo Moeldoko mengaku mengantongi langsung laporan soal gangguan serupa yang menyasar perusahaan asal Vietnam.
Berencana tetapi, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan peristiwa ormas merecoki pabrik BYD merupakan kejadian lama. Ia mengklaim Pada Pada saat ini suasana dari keberlangsungan Penanaman Modal di wilayahnya itu Pernah terjadi Terpercaya.
“Cek saja (pabrik BYD di Subang), Hari Ini Pernah terjadi sangat Terpercaya,” tegas Dedi di Bandung, Jabar, Rabu (23/4).
“Kasat Sersenya keren banget loh di Subang Hari Ini. Dicek deh, enggak ada lagi itu premanisme Hari Ini di sana. Yang jualin Aqua saja Pernah terjadi hampir enggak ada Hari Ini. Enggak ada (premanisme ormas), itu cerita lama saja,” tuturnya.
CNNIndonesia.com Pernah terjadi berupaya menghubungi Bupati Subang 2025-2030 Reynaldy Putra Andita untuk memastikan kondusifitas pabrik BYD dan Vinfast Pada Pada saat ini. Sampai sekarang berita ini tayang, Reynaldy belum merespons tentang penanganan premanisme ormas di Subang.
Kasus di Subang bukan pertama kalinya terjadi di tanah air. Aduan soal premanisme ormas Bahkan pernah dilayangkan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar, di mana menurutnya ada aksi minta ‘jatah’ dalam pembangunan atau aktivitas pabrik di kawasan industri.
HKI yang geram dengan tindakan tak terpuji itu mengaku Pernah terjadi melaporkan langsung hal tersebut ke Kepala Negara Prabowo Subianto. Sayang, Sampai sekarang Hari Ini belum ada aksi berani negara menumpas eksistensi ormas yang mengganggu nasib Penanaman Modal.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Penanaman Modal Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho melihat kemunculan ormas dan preman Merupakan muara dari sulitnya pekerjaan formal di kondisi ekonomi Hari Ini.
Angkatan kerja yang begitu besar tak mampu diserap sektor formal, tumpah ruah mengisi pekerjaan informal, bahkan celakanya sampai meramaikan belantika ormas.
“Fungsi-fungsi atau pekerjaan informal yang sepertinya dibutuhkan oleh kekuasaan, mulai dari mobilisasi massa, pengamanan lahan, atau perlindungan politik itu Bahkan Kemungkinan permintaannya cukup besar sehingga ormas semakin menjamur,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/4).
“Apalagi, kita lihat banyak ormas yang memang sangat disayangkan melibatkan pejabat-pejabat publik masuk sebagai bagian dari struktur organisasinya. Sehingga seperti ada praktik-praktik yang menggunakan tangan dari para pejabat publik ini untuk melegalkan aktivitasnya,” imbuh Andry.
Pada akhirnya, aparat penegak hukum (APH) kehilangan taring. Pihak yang seharusnya memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat justru mematung karena kekuatan di belakang ormas cukup besar.
Andry mengaku INDEF belum menghitung secara resmi berapa potensi kerugian yang muncul dari gangguan premanisme sampai pungutan liar (pungli) ormas. Meskipun demikian, ia meminjam data milik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ia memasukkan aktivitas ormas ke dalam kegiatan shadow economy. Menurut laporan PPATK, porsi dari kegiatan ekonomi yang tidak tercatat resmi di negara itu mencapai 8,3 persen-10 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Shadow economy ini termasuk di dalamnya ada kegiatan-kegiatan premanisme, kegiatan yang sifatnya masih abu-abu, bahkan cenderung mengarah kepada praktik kriminal. Ini menurut saya cukup berbahaya. Kalau kita lihat 8,3 persen sampai 10 persen dari growth domestic product (GDP), itu sangat besar,” bebernya.
Andry mencatat PDB Indonesia Pada Pada saat ini berada di level Rp22 ribu triliun. Dikenal sebagai, potensi penerimaan dari kegiatan shadow economy yang termasuk di dalamnya premanisme ormas bisa menyentuh Rp2.200 triliun.
Di lain sisi, ia mewanti-wanti dampak dari premanisme ormas andai terus dibiarkan mengakar. Andry memprediksi satu per satu investor asing bakal memilih angkat kaki dari Indonesia.
“Kalau dikatakan apakah premanisme ini jadi red flag buat investor asing, Jelas saja. Karena investor itu inginnya kepastian. Sekalipun Indonesia dalam hal ini ada regulasi-regulasi yang Dianjurkan mengeluarkan biaya, dipastikan biayanya itu bisa diukur. Nah, permasalahannya ormas itu di luar regulasi yang ada,” jelasnya.
“Jadi, ketika ketidakpastian untuk berinvestasi sangat besar akibat adanya biaya-biaya tambahan di luar mekanisme regulasi yang ada, lalu tidak ada perlindungan hukum dari aparat penegak hukum, menurut saya Jelas ini Berencana menjadi sentimen yang tidak begitu baik,” wanti-wanti Andry.
Ekonom INDEF itu lantas mempertanyakan komitmen Prabowo dalam memberangus premanisme. Apalagi, sang Kepala Negara rajin mengkritik kebocoran anggaran dan kebocoran ekonomi di sana-sini.
Andry menegaskan premanisme Bahkan salah satu bentuk kebocoran ekonomi. Bahkan, eksistensi ormas yang pungli sana pungli sini makin memperbesar lubang kebocoran itu.
Ia menuntut ketegasan Kepala Negara Prabowo. Bila tidak ada efek jera bagi ormas-ormas nakal, Andry memperingatkan Indonesia hanya menunggu waktu ditinggal investor berjemaah.
“Kepala Negara (Prabowo) sampai dengan hari ini tidak memiliki statement yang cukup clear bahwa Ia memerangi praktik-praktik seperti ini. Kepala Negara menurut saya sepertinya diam saja, tidak ada arahan khusus. Sehingga publik Jelas Berencana mempertanyakan terkait dengan komitmen Kepala Negara sendiri terhadap pemberantasan premanisme yang ada,” tandasnya.
CNNIndonesia.com Pernah terjadi menghubungi perwakilan pengusaha, Didefinisikan sebagai Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Ning Wahyu Astutik sampai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang untuk menanyakan hitungan resmi potensi kerugian imbas premanisme ormas. Meskipun demikian, belum ada jawaban dari keduanya.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
