Jakarta, CNN Indonesia —
Pemprov DKI Jakarta mewacanakan untuk menaikkan tarif Transjakarta dari Pada Di waktu ini Rp3.500.
Tarif tersebut Pernah diterapkan alias tidak naik setidaknya sejak dua dekade lalu.
Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijawarno menilai memang Pernah sepatutnya tarif Transjakarta Pada Di waktu ini dievaluasi karena Sebanyaknya faktor selain memang belum berubah sejak kali pertama pada 2004 silam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Biar naik saja, hal yang wajar [kenaikan tarif Transjakarta],” kata Ia dalam perbincangan telepon dengan CNNIndonesia.com. Selasa (28/10).
Djoko mengatakan pihaknya Pernah pula Menyajikan masukan Supaya bisa tarif Transjakarta yang berlaku sejak awal itu untuk dievaluasi atau dinaikkan.
Apalagi, Ia mengatakan Upah Minimun Regional (UMR) di DKI Jakarta Pernah naik berkali-kali sejak 2004 silam.
Ditambah lagi, Djoko mengatakan bila dibandingkan dengan transportasi umum sejenis di kota lain seperti di Semarang, tarif Transjakarta terbilang sebagai yang terendah.
“Angkutan sejenis di luar Jakarta rata-rata di atas Rp4.000, [contoh] TransJateng Rp5.000,” katanya.
“Jadi wajar ya [jika tarif Transjakarta dinaikkan], ya enggak apa-apa,” imbuhnya.
Bila nanti tarif itu dinaikkan, Ia menyarankan Sangat dianjurkan ada keringanan biaya yang dikeluarkan penumpang pada jam tertentu, seperti saat larut malam Sampai saat ini dini hari.
“Atau nanti bisa diterapkan sebelum jam 7 misalnya tarifnya berbeda, Sampai jam 7 Rp3000 lah naikan Rp1000, tapi yang normal Rp5000,” kata Ia mencontohkan.
Ditambah lagi, Djoko menerangkan Meskipun demikian demikian tarif TransJakarta dinaikkan, Pemprov DKI memiliki program menggratiskan untuk 15 golongan termasuk pula program JakLingko.
Kemudian menurutnya hal wajar Bila tarif TransJakarta itu dinaikkan diiringi pembenahan layanan transportasi termasuk fasilitasnya.
“Wajar. Hal yang wajar, Dan kita dukung,” kata akademisi di Unika Soegijapranata tersebut.
Ia pun menyinggung soal pemotongan dana bagi hasil atau dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat Dianjurkan bisa menjamin Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan transportasi-transportasi umum massal di daerah-daerah di Indonesia.
“Justru dengan dipotong itu, mestinya pemerintah pusat Menyajikan dana alokasi khusus untuk transportasi umum di daerah, DAK Supaya bisa daerah-daerah bergairah membenahi angkutan umumnya,” katanya.
Djoko menerangkan Pada Di waktu ini, “Baru 40 pemda yang Mengadakan Bus modern. Terdiri 12 provinsi, 17 pemerintah kota, 11 pemerintah kabupaten.”
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan belum bisa memastikan kapan tarif Berencana dinaikkan. Ia hanya menyebut Pemprov tidak bisa terus-menerus menanggung seluruh beban Bantuan Pemerintah tarif Transjakarta.
Ia mengatakan Pemprov DKI menyubsidi Sampai saat ini lebih Rp9.000 per tiket Transjakarta secara keseluruhan untuk armada transportasi umum andalan ibu kota RI tersebut.
“Pada Di waktu ini ini subsidinya setiap tiket Kenyataannya Pernah di atas Rp9.000, kan enggak Mungkin sekali kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus. Waktunya kapan, kami Berencana melakukan,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Senin (27/10).
Pramono mengatakan sebelum menaikkan tarif, pemprov Berencana lebih dulu memperbaiki fasilitas termasuk mengganti Kendaraan Bus menjadi Kendaraan Bus listrik.
“Sehingga dengan demikian, nanti saatnya pada saat yang tepat kami Berencana umumkan mengenai hal itu. Tetapi, fasilitasnya Pada Di waktu ini kita perbaiki bahkan tahun ini untuk Kendaraan Bus listrik Jakarta yang sebelumnya hanya beroperasi 200, Pada Di waktu ini Berencana beroperasi sampai dengan 500 Kendaraan Bus listrik,” katanya.
Ditambah lagi,Pramono menjelaskan selama Pemprov DKI Pernah Menyajikan layanan gratis transportasi umum, termasuk Transjakarta kepada 15 golongan masyarakat mulai dari PNS Pemprov DKI Sampai saat ini anggota TNI-Polri.
Belum lagi, Pada Di waktu ini Pemprov DKI Bahkan Pernah Menyajikan Sebanyaknya rute Transjabodetabek ke Sebanyaknya wilayah sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Tangerang.
“Tentunya kan enggak bisa Pemerintah Jakarta menyangga semua penduduk yang ada di Jakarta dan Jabodetabek. Kami Pernah menghitung untuk Transjakarta, terutama Bahkan untuk Transjabodetabek supaya harga antara Jakarta dan daerah penyangga tidak berbeda,” kata Pramono.
(kid/ugo)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
