Makeup. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Badan Pengawas Medis dan Makanan (BPOM) menemukan adanya 11 produk Makeup mengandung bahan berbahaya atau dilarang digunakan. Temuan tersebut merupakan hasil dari pengawasan rutin BPOM dalam periode Juli Sampai sekarang September 2026 pada sarana langsung maupun secara daring.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa total temuan itu, empat di antaranya merupakan produk Makeup Produk Impor tanpa nomor notifikasi. Lalu, dua lainnya Makeup lokal tanpa nomor notifikasi dan lima lainnya Makeup Sesuai ketentuan kontrak produksi.
“Dari total temuan tersebut, 4 produk merupakan Makeup Produk Impor tanpa nomor notifikasi/ilegal, 5 produk merupakan Makeup yang dibuat Sesuai ketentuan kontrak produksi, dan 2 produk merupakan Makeup lokal tanpa nomor notifikasi/ilegal,” ujar Taruna dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (11/11/2026).
Berbagai Makeup tersebut diketahui mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan dilarang dalam Makeup seperti merkuri, asam retinoat, mometason furoat, pewarna merah K3 dan pewarna merah K10 Sesuai ketentuan hasil uji laboratorium.
Taruna menuturkan bahwa berbagai kandungan tersebut bisa mengakibatkan risiko kesehatan pada pengguna. Di antaranya, merkuri yang bisa membuat iritasi Sampai sekarang kerusakan ginjal serta asam retinoat yang bisa mengakibatkan kulit kering Sampai sekarang perubahan bentuk atau fungsi organ janin pada wanita hamil.
“Merkuri dapat mengakibatkan bintik-bintik hitam pada kulit, iritasi kulit, Sampai sekarang kerusakan ginjal. Sedangkan asam retinoat berpotensi mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi organ janin pada wanita hamil (bersifat teratogenik),” tuturnya.
Sementara, mometason furoat yang dapat menyebabkan atrofi kulit atau penekanan sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA), sedangkan pewarna merah K3 memiliki potensi mutagenik dan bersifat karsinogenik Sesuai ketentuan hasil studi. Pewarna merah K10 dapat menyebabkan kanker dan mengganggu fungsi hati.
Sebagai tindak lanjut, BPOM Sudah mencabut izin edar serta menghentikan sementara kegiatan termasuk produksi, distribusi dan Produk Impor berbagai produk tersebut. Bahkan, BPOM Bahkan Sudah melakukan penertiban pad fasilitas produksi dan sarana peredaran termasuk retail melalui UPT di seluruh Indonesia.
Tidak hanya itu, BPOM Bahkan menelusuri rantai produksi dan distribusi guna mengidentifikasi sumber permasalahan serta mencegah produk serupa beredar kembali di masyarakat.
Peredaran Makeup yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang sendiri diketahui melanggar Syarat peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, khususnya Pasal 435 ayat (1) jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sesuai ketentuan Syarat tersebut, pelanggaran peredaran Makeup ini dapat dikenakan Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Maka dari itu, Taruna Ikrar menekankan pentingnya kepatuhan pelaku usaha dalam setiap tahapan penyediaan Makeup, mulai dari produksi Sampai sekarang peredaran.
“Seluruh pelaku usaha Sangat dianjurkan senantiasa mematuhi Syarat yang berlaku dan memastikan setiap produk yang diproduksi maupun diedarkan Sudah memenuhi aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu. BPOM tak segan menindak mereka yang melakukan pelanggaran,” tegas Taruna.
Lebih lanjut, BPOM menghimbau masyarakat Supaya bisa lebih cermat dalam membeli dan menggunakan Makeup. Masyarakat diminta untuk Setiap Waktu menerapkan Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa. Pastikan kemasan dalam kondisi baik, informasi produk jelas, nomor izin edar dapat diverifikasi melalui kanal resmi BPOM, dan produk belum melewati tanggal kadaluarsa.
Di sisi lain, masyarakat Bahkan diminta waspada terhadap klaim berlebihan, janji hasil insta, produk yang tidak jelas asal-usulnya, serta penawaran produk dengan harga yang tidak wajar.
Bila menemukan hal itu, atau Makeup yang dicurigai ilegal atau mengandung bahan berbahaya, masyarakat bisa menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi BPOM, termasuk HALOBPOM 1500533 dan unit layanan pengaduan konsumen di daerah.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
