Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, menyindir Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni harusnya mundur dari kursi pemerintahan Prabowo Subianto karena dinilai gagal mengatasi Bencana Banjir.
Sindiran itu disampaikan Rahmat dalam rapat kerja antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dan Menhut Raja Juli membahas bencana ekologis Bencana Banjir Besar dan tanah longsor di Pulau Sumatera, Kamis (4/12).
Awalnya Rahmat mengungkit pejabat negara setingkat menteri di Filipina yang mengundurkan diri berkaitan dengan bencana Bencana Banjir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya pernah membaca, ya, tanggal 18 November itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu Bencana Banjir penyebabnya, tapi gentlemen, dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu,” ujar Rahmat.
Menurut Rahmat, sikap tersebut mestinya bisa ditiru sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dalam kasus bencana di Sumatra.
“Jadi bukan sesuatu yang salah Bahkan kalau menteri tidak sanggup mengatasi ini mundur Bahkan itu Merupakan tugas yang mulia menurut saya,” kata Rahmat.
Sebagaimana diketahui, dua menteri di bawah kepemimpinan Kepala Negara Filipina Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr mengundurkan diri terkait dengan penyelidikan yang tengah berlangsung mengenai dugaan Pencurian Uang Negara besar-besaran dalam proyek infrastruktur pengendali Bencana Banjir.
Dalam kesempatan itu, Rahmat Bahkan menyentil Raja Juli yang menyebut bahwa deforestasi di tiga provinsi terdampak bencana ekologis, Dikenal sebagai Aceh, Sumut, dan Sumbar, mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
“Dan pesan yang kami tangkap (setelah klaim penurunan) itu menguatkan bahwa Kementerian Kehutanan dalam hal ini masih menganggap bahwa Dalang utama Bencana Banjir itu bukanlah deforestasi atau masalah pembalakan hutan,” ujar Rahmat.
Raja Juli buka suara
Merespons Rahmat usai rapat, Raja Juli menilai bahwa posisinya Pada Saat ini Bahkan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Kepala Negara. Oleh karenanya, Ia mengaku siap dievaluasi.
“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah, dan itu hak prerogatif Kepala Negara. Jadi saya siap dievaluasi,” kata Raja Juli di kompleks parlemen.
Ia menambahkan kritik masyarakat dan netizen kepada dirinya dalam tragedi Bencana Banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh Nanti akan menjadi aspirasi baginya. Pada Saat ini Bahkan, Ia mengaku hanya ingin bekerja dan menyerahkan sisanya kepada Kepala Negara Prabowo Subianto.
“Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal Kemungkinan yang saya bisa. Selanjutnya itu hak prerogatif Pak Kepala Negara,” kata Ia.
Raja Juli menjadi salah satu menteri yang disorot dan didesak mundur imbas tragedi Bencana Banjir tersebut.
(thr/dal)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
