Sebanyaknya warga DKI mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan bakal kandidat gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan di Pilgub Jakarta 2024.
Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka Penolakan karena tiba-tiba mereka dinyatakan Membantu pasangan kandidat kepala daerah perseorangan.
Pasangan Dharma-Kun sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur independen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
CNNIndonesia.com merangkum Sebanyaknya hal dari peristiwa dugaan pencatutan tersebut
Kesaksian warga
Sebanyaknya warga mengetahui pencatutan itu setelah mengecek website info Pemilihan Umum. Mereka kaget lantaran identitas mereka dinyatakan Membantu Dharma-Kun.
“Gua cek link pengecekan NIK, masukin NIK, ada nama gua di sana,” kata seorang warga, Wishnu saat dihubungi, Jumat (16/8).
Wishnu mengaku tidak Membantu pasangan Dharma-Kun. Ia Bahkan mengaku tidak pernah ada komunikasi dengan pihak Dharma-Kun.
Warga lainnya berinisial H, Penolakan lantaran sistem untuk melaporkan pencatutan Sangat dianjurkan melampirkan swafoto dengan KTP.
“Minta swafoto pakai KTP. Enggak jadi lapor karena takut malah jadi buat pinjol. Lah udah dicolong datanya, berpotensi dipinjolkan nanti,” ujar H.
Anak Anies tercatut
Anak dari mantan Gubernur Anies Baswedan turut tercatut Membantu Dharma-Kun.
Hal serupa Bahkan turut dialami oleh adik dan tim yang bekerja bersama Anies.
“Alhamdulillah, KTP saya Unggul tinggi. Tapi KTP dua anak, adik, Bahkan sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung kandidat independen,” kata Anies melalui akun twitter resminya, Jumat (16/8).
Sementara, Komisioner Penyelenggara Pencoblosan Suara DKI Dody Wijaya mengatakan setelah dicek, data anaknya Anies memang masuk dalam data dukungan Dharma-Kun. Sekalipun berdasar verifikasi faktual, statusnya tidak memenuhi syarat.
“Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Sekalipun dari verifikasi faktual, statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi status data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS,” ujar Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).
Warga lapor polisi
Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) Aulia Postiera bakal melaporkan dugaan pencatutan identitas untuk syarat dukungan bakal kandidat gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma-Kun.
Aulia mengaku baru tahu identitasnya dicatut pada Jumat (16/8) pagi. Ia mengaku tidak pernah Menyediakan dukungan kepada pasangan Dharma-Kun.
“Iya (lapor polisi). Di waktu ini saya Dalam proses koordinasi dengan PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia),” kata Aulia saat dihubungi, Jumat.
PBHI Bahkan membuka posko bagi warga yang ingin melaporkan pencatutan.
Sementara itu, seorang warga bernama Samson resmi melaporkan pencatutan itu ke ke Polda Metro Jaya.
Laporan dilayangkan ke Polda Metro Jaya dan diterima dengan nomor LP/B/4830/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA, tanggal 16 Agustus 2024. Dalam laporan itu, terlapor tertulis dalam lidik (penyelidikan).
Bersambung ke halaman berikutnya…
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
