Jakarta, CNN Indonesia —
Penumpang KRL Jabodetabek memprotes rencana pemerintah mengubah skema pemberian Bantuan Pemerintah tiket KRL menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan.
Pada Saat ini Bahkan skema subsidinya berbasis pengurangan tarif. Wacana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang Pernah diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas bersama.
“Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” tulis Buku Nota II yang dikutip pada Rabu (28/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tiara, salah satu pengguna KRL, memprotes keras rencana pemerintah mengkotak-kotakan pengguna KRL. Menurutnya, rencana pemerintah tersebut tak masuk akal.
“Menurutku itu kebijakan paling enggak make sense. While other country berlomba-lomba mensubsidi dan memperbaiki transportasi umum Supaya bisa masyarakatnya betah naik transportasi umum, lah ini piye di Indonesia malah subsidinya dikotak-kotakan,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/8).
Ia pun mempertanyakan alasan pemerintah mengubah Bantuan Pemerintah KRL berbasis NIK Supaya bisa tepat sasaran. Menurutnya, penumpang KRL Merupakan kelas menengah bawah yang Pernah selayaknya mendapatkan Bantuan Pemerintah.
Ia pun ragu nantinya kualitas pelayanan KRL Berencana semakin baik Seandainya Bantuan Pemerintah hanya menyasar Sebanyaknya kelompok dengan NIK tertentu.
“Kalau Ingin ya perbaiki dulu kualitas kereta, perpendek waktu tunggu, perbanyak armada. Ini mah kereta Bahkan masih banyak yang enggak pakai AC, waktu tunggu Bahkan lama banget bikin penumpang numpuk-numpuk,” katanya.
Tiara menilai kalau diberlakukan kebijakan ini justru menambah beban kelas menengah. Ia menilai yang tidak tepat Merupakan kebijakan pemerintah Menyajikan Bantuan Pemerintah bagi orang kaya untuk membeli kendaraaan listrik.
“Makanya, menurutku ini Berencana sangat tidak adil. Kita (kelas menengah) Retribusi Negara ditarikin terus tapi enggak ada satupun hal yang berasa bermanfaat dari Retribusi Negara kita,” katanya.
Keluhan Masyarakat Bahkan disampaikan penumpang KRL bernama Trian. Ia khawatir kebijakan ini nantinya membuat harga tiket KRL naik. Dan kalau kekhawatiran itu benar katanya, itu Niscaya Berencana memberatkan kehidupan masyarakat sepertinya yang Pada Saat ini Bahkan tergencet banyak masalah ekonomi mulai dari Fluktuasi Harga sampai susahnya mencari pekerjaan.
Ia berharap pemerintah punya opsi Unggul apalagi KRL menjadi transportasi primadona bagi masyarakat di tengah kemacetan.
“Seandainya ujungnya ada kenaikan tarif mending ditunda dulu dan Wajib dikaji lebih dalam Supaya bisa implementasinya justru tidak malah berantakan,” katanya.
Hal senada Bahkan disampaikan Diva. Sebagai pengguna KRL ia merasa kecewa dengan rencana penyaluran Bantuan Pemerintah KRL Mengikuti NIK.
“Atas dasar apa itu dibuat? Kan itu Pernah Mendukung masyarakat banget ya. Kenapa kita yang kemudian dikorbankan dengan kebijakan semacam ini?” katanya.
Ia mengatakan KRL sangat membantunya di tengah biaya hidup semakin mahal dan pendapatan yang tak mengalami kenaikan. Berbeda dengan Seandainya tarif KRL Wajib naik, ia berharap maksimal menjadi Rp5.000 dari Pada Saat ini Bahkan Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama.
“Pol mentok cuman Rp5.000,” katanya.
(fby/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
