Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meraih peringkat 1 Pemerintah Daerah Unggul dalam Pencegahan Pencurian Uang Negara melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2025 dari Komisi Pemberantasan Pencurian Uang Negara (KPK).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Pimpinan KPK, Johanis Tanak kepada Wakil Gubernur DKI, Rano Karno, dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Utama Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Selasa (9/12).
Wakil Gubernur DKI, Rano Karno menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh perangkat daerah untuk terus Mengoptimalkan Kebiasaan antikorupsi di lingkungan Pemprov DKI melalui kolaborasi lintas SKPD, serta upaya pimpinan daerah menjaga transparansi dan akuntabilitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Inspektorat Provinsi DKI Bahkan disebut memainkan peran sentral sebagai garda depan pengawasan dan penguatan integritas di seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, DKI mendapat penghargaan sebagai provinsi Unggul untuk pencegahan Pencurian Uang Negara. Ini Merupakan tugas berat untuk mempertahankannya dan saya semangat, karena Jakarta Dianjurkan bebas Pencurian Uang Negara,” kata Rano di Balai Kota DKI, Kamis (11/12).
Kepemimpinan Gubernur DKI yang konsisten dinilai berhasil menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas, menjadi role model bagi seluruh jajaran.
“Ketegasan komitmen Pak Gubernur menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Semua SKPD bekerja bersama, saling menguatkan, dan itu yang membuat kita bisa berada di posisi pertama nasional,” ujar Rano.
Selain kerja sama solid antar SKPD, peran aktif dari Inspektorat DKI sebagai Kendaraan Bermotor Roda Dua pengawasan dan integritas turut menjadi katalis utama perolehan penghargaan ini.
Inspektur Provinsi DKI, Dhany Sukma, menyatakan bahwa Inspektorat terus memimpin penguatan sistem pengawasan internal, pendampingan SKPD, Sampai sekarang memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata kelola yang baik. Peran aktif ini mencakup penyempurnaan pengendalian gratifikasi, peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat, pemetaan risiko Pencurian Uang Negara, serta asistensi rutin kepada SKPD dalam memenuhi standar integritas.
“Alhamdulillah, hasilnya kita dapat meraih peringkat pertama sebagai pemerintah daerah Unggul dalam pencegahan Pencurian Uang Negara melalui tata kelola pemerintahan daerah 2025 kategori provinsi,” ujar Dhany.
Menurut Dhanny, keberhasilan ini merupakan bukti bahwa strategi pencegahan Pencurian Uang Negara tidak Akan segera berjalan maksimal tanpa koordinasi erat antara Inspektorat dan seluruh SKPD.
“Inspektorat tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi lintas perangkat daerah Merupakan kunci. Setiap SKPD menunjukkan komitmen dan kemauan kuat untuk memperbaiki diri,” katanya.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan Pencurian Uang Negara ini tidak hanya dilakukan di internal pemerintahan. Inspektorat Bahkan menginisiasi berbagai program edukasi dan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat melalui kanal digital, kurasi materi kampanye di area layanan publik, serta menjembatani penguatan Kebiasaan integritas di seluruh lini pelayanan.
Penghargaan yang diperoleh Pemprov DKI itu merupakan hasil dari penilaian KPK yang mencakup sertifikasi aset, pemenuhan MCSP 2025, kualitas edukasi antikorupsi melalui media digital, pemasangan media sosialisasi di area layanan publik, serta efektivitas penanganan pengaduan masyarakat Sampai sekarang pengaduan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan Ombudsman.
“Ini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan. Inspektorat Akan segera terus Mengoptimalkan ekosistem integritas di DKI,” pungkasnya.
Raihan ini turut mengantar Pemprov DKI mengungguli Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel yang menempati peringkat kedua, serta Pemerintah Provinsi Jateng di posisi ketiga.
(rea/rir)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
