Jakarta, CNN Indonesia —
Pengamat menyoroti rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) untuk 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Policy Strategist CERAH Dwi Wulan Ramadani menyoroti dari sisi tata kelola kelembagaan.
“Kalau misalnya proyek 100 GW PLTS Ingin dikelola oleh Kopdes Merah Putih Sangat dianjurkan payung hukum jelas tentang siapa yang membangun, lalu nanti dikelolanya seperti apa, operasional dan maintenance-nya seperti apa, risiko-risiko yang ditanggung Bahkan Sangat dianjurkan diperkirakan,” ujar Dwi dalam diskusi “Menakar Kelayakan PLTS 100 GW: Analisis Teknis, Finansial, dan Institusional” di Rumah Belajar Alex Tilaar Jakarta, Jumat (12/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dwi Bahkan menyoroti terkait kelayakan finansial. Ia mengatakan pembangunan 1 megawatt PLTS membutuhkan biaya Rp14 miliar – Rp15 miliar. Angka ini masih jauh dibandingkan kemampuan fiskal desa di mana Dana Desa hanya berkisar Rp600 juta – Rp1 miliar per desa.
Kalaupun Kopdes Merah Putih mendapatkan pinjaman dari perbankan, sambungnya, tetap terikat oleh aturan Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) di mana plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar dengan tenor enam tahun.
“Itu kan jauh dari kebutuhan Penanaman Modal 1 megawatt PLTS, sisanya diperoleh darimana itu kan menjadi pertanyaan,” terangnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pihaknya Baru saja membangun desain besar PLTS 100 GW yang mendorong ketersediaan listrik bagi Kopdes Merah Putih.
Bahlil mengatakan PLTS tersebut Akan segera dibangun untuk semua desa, sehingga turut menjadi peluang baru bagi pengusaha baterai listrik di Tanah Air untuk memanfaatkan pasar yang masif.
“Karena PLTS itu cuma 4 jam pada saat siang hari. Selebihnya Sangat dianjurkan disimpan lewat baterai. Pada saat malam, baterai yang main. Ini saya lihat bahwa peluang pasar di Indonesia itu cukup besar,” katanya, dikutip Antara.
(fby/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
