Penyuapan di BUMN Tak Bisa Dihilangkan, Tapi Bisa Ditekan

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan Penyuapan di tubuh BUMN tidak dapat dihilangkan tetapi bisa ditekan. Hal itu disampaikan Erick Thohir setelah melakukan pertemuan dengan KPK untuk membahas sistem pencegahan Penyuapan, Selasa (29/4).

“Di sinilah mengapa kita berkonsultasi, dan sekalian kita Berniat membuat sebuah sistem yang tadi didukung penuh oleh KPK, dan kami sejak awal Kementerian BUMN Bahkan program bersih-bersih itu kita dorong, sehingga kita bisa menekan yang namanya kasus Penyuapan,” kata Erick Thohir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4).

“Kita menekan, kita tidak menghilangkan karena tidak Bisa jadi. Kenapa tidak Bisa jadi? Bukan karena tidak mampu, tetapi memang sistem dan leadership yang Dianjurkan kita bangun,” sambungnya.

Ia menambahkan dalam pertemuan tersebut Bahkan turut dibahas mengenai sinkronisasi hukum setelah Undang-Undang BUMN mengalami revisi.

“Mulai berkonsultasi tapi Bahkan bersinkronisasi dan sehingga nanti ada kesepakatan yang efektif, sesuai dengan perubahan yang adanya kita lihat Pada Saat ini Bahkan ini, Undang-Undang BUMN Pada Saat ini Bahkan ini,” kata Ia.

Dalam Undang-Undang BUMN yang baru, anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara (Pasal 9G Undang-Undang 1/2025).

Dengan aturan ini, mereka tak Harus melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK dan tak bisa dikenakan delik Penyuapan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya Membantu apa yang menjadi semangat Kementerian BUMN dalam memberantas Penyuapan.

“Kami selaku lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas dan fungsi pemberantasan Penyuapan, tentunya Berniat Membantu supaya jangan ada terjadi suatu peristiwa pidana Penyuapan di lembaga itu,” ucap Tanak.

Ia bilang KPK Bahkan Berniat Menyediakan dukungan kepada Kementerian BUMN Supaya bisa aset-aset negara tak hilang begitu saja akibat kasus Penyuapan.

“KPK Berniat Membantu sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara sehingga Sungguh-sungguh keuangan negara dapat dikelola dengan baik dan dapat bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara kita ini,” katanya.

(ryn/isn)