Jakarta, CNN Indonesia —
Pemimpin Negara Prabowo Subianto Akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan aturan pembentukan Sebelumnya diteken oleh Pemimpin Negara beberapa waktu lalu.
“Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini kita diskusikan, kita rancang bersama-sama, berkenaan dengan masalah Satgas Pemecatan Karyawan dan Dewan Kesejahteraan Buruh, beberapa waktu yang lalu Sebelumnya disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Pemimpin Negara,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang Bahkan Juru Bicara Pemimpin Negara RI di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (28/8) malam.
Pras melanjutkan prosesnya Di waktu ini Bahkan pemerintah Akan segera rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan dari berbagai konfederasi serikat buruh, dan perwakilan dari asosiasi pengusaha seperti Apindo dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintahan Prabowo berharap keberadaan Dewan Kesejahteraan Buruh ini nantinya bisa membuat kehidupan pekerja menjadi lebih baik.
Lantas apakah tepat Prabowo membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh?
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Akan segera ada tumpang tindih kewenangan dan tugas dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan Dewan Kesejahteraan Buruh di mana tugas untuk Memanfaatkan kesejahteraan buruh seharusnya di Kemenaker.
Adanya Dewan Kesejahteraan Buruh yang hanya Menyajikan nasihat kepada Pemimpin Negara, sambungnya, Akan segera memicu tumpang tindih soal siapa yang seharusnya Menyajikan masukan kepada Pemimpin Negara terkait nasib buruh.
Apalagi kalau dewan ini nanti levelnya setingkat menteri.
“Sama seperti Dewan Peningkatan Ekonomi yang Pada Pada akhirnya tidak Menyajikan nasihat dan tidak memunculkan kebijakan, yang ada hanya menjawab kritik dari luar pemerintah terkait dengan masalah ekonomi. Seperti masalah MBG yang Pada akhirnya Dewan Peningkatan Ekonomi pimpinan Luhut muncul di berbagai media. Saya rasa nasib Dewan Kesejahteraan Buruh ini Akan segera sama seperti pembela pemerintah alih-alih membuat kebijakan terkait dengan buruh,” katanya.
Ditambah lagi, ia menilai pembentukan dewan ini Bahkan sama seperti bagi-bagi kekuasaan bagi para pendukung Prabowo saja.
“Hanya Akan segera memberatkan APBN ke depan. Tambah pengeluaran setingkat kementerian lagi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Next Policy Yusuf Wibisono mengatakan pembentukan dewan buruh setingkat kementerian Merupakan hal yang tidak diperlukan.
Terlebih dengan Kabinet Merah Putih yang Sebelumnya sangat gemuk.
Yang dibutuhkan oleh buruh bukanlah dewan, tetapi strategi besar pembangunan yang tepat dan konsisten untuk transformasi ekonomi dan reindustrialisasi.
“Yang dibutuhkan buruh hari ini Merupakan strategi besar pembangunan untuk reindustrialisasi dan menarik masuknya Penanaman Modal. Hanya dengan itu kesejahteraan buruh Akan segera meningkat,” katanya.
Ia mengatakan untuk Peningkatan Ekonomi yang tinggi dan inklusif, gagasan besar Unggul Merupakan Segera sekali mengatasi rendahnya kualitas angkatan kerja dan mencegah deindustrialisasi dini.
Menurutnya, itu yang menyebabkan bonus demografi di Indonesia Di waktu ini Bahkan tidak banyak memberi manfaat ke industrialisasi dan Peningkatan Ekonomi. Kunci utama Peningkatan Ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan Merupakan transformasi tenaga kerja dari perekonomian yang didominasi tenaga kerja tidak terlatih (unskilled labour) menjadi didominasi tenaga kerja terlatih (skilled labour).
“Hal ini Akan segera mengizinkan kita untuk masuk ke global supply chain, dengan menjadi destinasi Penanaman Modal yang menarik bagi investor industri menengah (medium) dan industri maju (heavy),” katanya.
Ia mengatakan hanya dengan industrialisasi dan bonus demografi yang Unggul saja, perekonomian Indonesia Akan segera terakselerasi Ke arah negara berpenghasilan tinggi, keluar dari middle income trap. Bukan dengan pembentukan dewan buruh.
“Untuk pertumbuhan yang lebih inklusif dan tidak banyak dipengaruhi kondisi global, Indonesia Sangat dianjurkan Segera sekali Memanfaatkan pasar dan permintaan domestik-nya sendiri yang sangat besar, terutama pertanian tanaman pangan, peternakan serta mendorong industri manufaktur padat karya dan industri manufaktur padat teknologi berbasis Usaha Kecil Menengah. Inilah yang dibutuhkan buruh, bukan pembentukan dewan buruh,” katanya.
(agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
