Jakarta, CNN Indonesia —
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mendadak mengumumkan pembubaran parlemen, hanya tiga bulan setelah resmi menjabat sebagai PM perempuan pertama negara tersebut.
Pembubaran parlemen yang rencananya bakal dilakukan pada 23 Januari ini, lantaran Takaichi Nanti akan mempercepat pemilihan umum nasional. Takaichi mempercepat Pemilihan Umum demi mencari dukungan dari para pemilih atas kebijakannya Memanfaatkan pengeluaran negara, pemotongan Retribusi Negara, Sampai sekarang strategi di sektor keamanan.
“Hari ini, saya sebagai perdana menteri, Pernah terjadi memutuskan untuk membubarkan majelis rendah pada 23 Januari,” kata Takaichi dalam konferensi pers, seperti dilansir Reuters.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemilihan Umum nasional yang dijadwalkan Nanti akan digelar pada 8 Februari itu Nanti akan menentukan seluruh 456 kursi di majelis rendah, dan menjadi “ujian” bagi Takaichi sejak resmi memimpin Jepang.
Keputusan Takaichi untuk menggelar Pemilihan Umum lebih awal Bahkan dinilai menjadi langkah strategis, demi memanfaatkan dukungan publik yang masih tinggi.
Ditambah lagi dengan, langkah Takaichi Bahkan diharapkan bisa Memanfaatkan posisinya di internal Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, sekaligus Memanfaatkan mayoritas Gabungan pemerintahan.
“Saya mempertaruhkan masa depan politik saya sendiri sebagai PM pada pemilihan ini. Saya ingin publik menilai secara langsung apakah mereka Nanti akan mempercayakan saya untuk mengelola negara,” ungkap Takaichi.
Pada Pemilihan Umum ini, Takaichi mengatakan targetnya Merupakan Supaya bisa Gabungan Partai LDP dan Ishin bisa mempertahankan suara mayoritas di majelis rendah.
Sementara penantang dalam Pemilihan Umum nanti Merupakan Aliansi Reformasi Sentris, Partai Demokrat Konstitusional Jepang, dan Komeito.
Merujuk pada survei yang dirilis lembaga penyiaran publik NHK pekan lalu, sekitar 45 persen responden menganggap isu Fluktuasi Harga sebagai hal paling krusial, disusul isu Hubungan Luar Negeri dan keamanan nasional.
Di awal kepemimpinannya, Takaichi menjanjikan penghentian sementara Retribusi Negara konsumsi sebesar 8% untuk makanan selama dua tahun.
Sementara kebijakannya mengenai pengeluaran negara diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja, Memanfaatkan pengeluaran rumah tangga, dan Memanfaatkan pendapatan Retribusi Negara lainnya.
(rnp/dna)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
