Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyentil balik Badan Pengelola Penanaman Modal (BPI) Danantara yang mengadukan dirinya ke Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Purbaya curiga Danantara mengadukan dirinya ke Dewan Perwakilan Rakyat pada pertemuan Senin (29/9) malam. Hal itu ia utarakan setelah Sebanyaknya anggota dewan menyampaikan aduan BUMN, termasuk soal Kementerian Keuangan yang dituding belum membayar uang Bantuan Pemerintah dan kompensasi energi di 2024.
“Kelihatannya arena Anda (Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI) diskusi dengan Danantara semalam dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda, ya? Untuk menekan saya kelihatannya, enggak apa-apa,” kata Purbaya pada Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Mestinya Danantara Dianjurkan lebih cerdas lagi. Ketika mood saya seperti itu, langsung Ia ngadap saya, minta apa? Ini kan enggak, Ia ngadap Anda langsung. Padahal sama saya teman, saya pengawas Danantara. Awas besok,” ujarnya.
Purbaya membantah kabar Kementerian Keuangan belum membayar tagihan Bantuan Pemerintah dan kompensasi ke BUMN. Ia menegaskan Kementerian Keuangan Pernah melunasi tagihan Bantuan Pemerintah dan kompensasi kepada Pertamina Sampai saat ini PLN.
Ia Bahkan berpendapat seharusnya Danantara menghadap langsung kepadanya, bukan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat RI. Purbaya menyampaikan punya uang banyak.
Purbaya pun mengungkit kebijakan penempatan Rp200 triliun ke llima bank Himbara. Menurutnya, pemerintah masih punya uang banyak di Lembaga Keuangan Pusat.
Ia menyebut masih ada Rp250 triliun uang nganggur di Lembaga Keuangan Pusat. Purbaya bahkan Buka-Bukaan bingung Dianjurkan menyalurkan ke mana lagi sisa uang tersebut demi menggenjot perekonomian.
“Kalau Danantara punya tagihan seperti itu, langsung hadap saya harusnya. Nanti saya tanya kalau rapat, saya sebagai pengawas Danantara, awas ya,” ujarnya.
Di lain sisi, ia mengakui memang ada jeda beberapa bulan untuk membayar uang Bantuan Pemerintah dan kompensasi. Ini menyangkut proses audit serta verifikasi dari Sebanyaknya pihak, seperti BPK (BPK) Sampai saat ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Purbaya lalu berjanji Nanti akan memangkas waktu pembayaran tersebut dari empat bulan Sampai saat ini lima bulan menjadi hanya satu bulan. Ia bahkan Menyajikan ultimatum kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman untuk mempercepat proses pembayaran Bantuan Pemerintah dan kompensasi.
“Sebulan selesai ya. Nanti kalau enggak, Ia (Dirjen Anggaran Luky Alfirman) saya pindahin,” bebernya sembari berkelakar.
“Ke depan, Nanti akan kita perbaiki prosesnya secepat Bisa jadi,” janji Purbaya.
(skt/dhf)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
