Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Pada akhirnya membeberkan alasan mengapa Kepala Negara Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah 2 direktorat jenderal (ditjen) baru di Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan).
Ia paham banyak yang mempertanyakan nasib Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Ia menegaskan Febrio masih menjadi anak buahnya.
“Itu (Febrio Kacaribu) tetap saja (di Kementerian Keuangan), menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal,” tegasnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).
“Kenapa kok diubah dari badan (BKF) menjadi ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan RB (Rini Widyantini) kalau badan itu gak bikin policy. Padahal, Pak Febrio itu bikin policy banyak banget. Pada akhirnya diubah jadi ditjen (Strategi Ekonomi dan Fiskal),” imbuh wanita yang akrab disapa Ani itu.
Di lain sisi, ada tambahan direktorat jenderal baru. Kementerian Keuangan Sekarang punya Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Sang Bendahara Negara menekankan kehadiran ditjen baru itu untuk Memanfaatkan peran Kementerian Keuangan. Terlebih, di tengah status Kementerian Keuangan sebagai sekretaris di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“(Kehadiran Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan) lebih untuk Memanfaatkan peran Kementerian Keuangan yang sebagai sekretaris KSSK, dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional Bahkan,” jelas Ani.
“Untuk organisasi (baru) Kementerian Keuangan, Kemungkinan nanti kita bikin saja konferensi pers tersendiri,” janjinya Akan segera membahas lebih lanjut soal struktur baru di Kementerian Keuangan.
Penghapusan BKF dan tambahan 2 ditjen baru diatur dalam Peraturan Kepala Negara (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid ini diteken Kepala Negara Prabowo pada 5 November 2024.
Sri Mulyani Bahkan turut menjelaskan pembagian kerja antara ketiga wakil menterinya. Termasuk, soal posisi Kementerian Keuangan yang tak lagi di bawah koordinasi menko perekonomian, melainkan langsung kepada Kepala Negara.
“Kita menggunakan organisasi yang sifatnya matriks dan principal. Jadi, basically Meskipun demikian demikian masing-masing wamen (wamenkeu) punya principal yang Akan segera dipegang, tapi kita Menyajikan banyak sekali kementerian/lembaga (K/L),” jelasnya.
“Jadi, Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya. Oleh karena itu, tidak menjadi eksklusif di salah satu kementerian koordinator, tapi kita Membantu keseluruhan. Makanya kita deploy wamen untuk datang ke semua menko menanyakan masing-masing strategi dan bagaimana prioritas di dalam koordinasi masing-masing menko tersebut,” tutup Ani.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
