Badan Gizi Nasional (BGN) menyeleksi ulang ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasilnya, sebanyak 13.261 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum mendapatkan Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPS) tahap kedua.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan seleksi ulang dilakukan setelah pihaknya melakukan validasi terhadap 27.022 SPPG yang sebelumnya Pernah mendapatkan SPS tahap pertama.
Dari hasil validasi tersebut, sebanyak 13.761 SPPG dinyatakan mendapatkan SPS tahap kedua. Sementara itu, 13.261 SPPG lainnya masih Dianjurkan menjalani pemeriksaan dan perbaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Maka pada hari ini, kami Pernah meluncurkan SPS yang kedua atau surat penetapan kelompok penerima manfaat sementara yang kedua kepada 13.761 SPPG atau kurang lebih 50 persen dari SPS yang pertama yang kemudian ini Merupakan hasil dari validasi-validasi ulang yang Pernah kami lakukan,” ujar Sudaryono dalam unggahan Instagram resminya, Jumat (11/9).
Validasi ulang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar. Sebanyaknya aspek diperiksa, mulai dari ketepatan sasaran penerima manfaat, kepatuhan terhadap tata kelola, akuntabilitas laporan keuangan, Sampai sekarang kemampuan dapur dalam memastikan makanan yang diproduksi Terpercaya dan memenuhi kebutuhan gizi.
Dengan demikian, hampir separuh SPPG yang sebelumnya memperoleh SPS tahap pertama belum mendapatkan SPS tahap kedua.
Sudaryono mengatakan BGN Berniat menentukan tindak lanjut Mengikuti hasil pemeriksaan terhadap dapur-dapur tersebut.
Seandainya pemeriksaan lanjutan menunjukkan seluruh persyaratan Pernah dipenuhi, BGN Berniat Menyajikan SPS tahap kedua. Bertolak belakang dengan, Seandainya ditemukan persoalan mendasar yang tidak dapat diperbaiki atau dipenuhi, SPPG dapat dikenai tindakan tegas Sampai sekarang penutupan.
Ada Dapur MBG yang Bisa Ditutup
Sudaryono menyebut Sebanyaknya persoalan yang dapat menjadi pertimbangan BGN dalam mengambil tindakan terhadap SPPG. Di antaranya dapur yang tidak memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), laporan keuangan yang tidak akuntabel, pelanggaran tata kelola, Sampai sekarang kondisi dapur yang tidak memenuhi standar.
“Manakala kami cek, kemudian ada hal-hal yang mendasar yang menjadi pokok ini kemudian tidak bisa dipenuhi, misalnya tidak memiliki SLHS, tidak akuntabel dalam laporan keuangannya, melanggar banyak atau beberapa tata kelola Sekaligus standar dapurnya tidak standar, maka dengan sangat terpaksa tindakan tegas Dianjurkan kami lakukan bahwa dapur SPPG tersebut Dianjurkan kami tutup,” katanya.
Sementara itu, 13.761 SPPG yang Pernah memperoleh SPS tahap kedua dinilai Pernah memenuhi hasil validasi BGN.
Meski begitu, status tersebut bukan berarti pengelola dapat berhenti melakukan perbaikan. BGN tetap meminta seluruh SPPG Mengoptimalkan kinerja, tata kelola, serta keamanan dalam proses produksi makanan MBG.
Sudaryono Bahkan meminta mitra dan yayasan pengelola SPPG segera mengecek status dapur masing-masing.
Bagi pengelola yang belum memperoleh SPS tahap kedua, BGN meminta mereka mengetahui penyebabnya dan melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi.
“Yang belum menerima, maka segera cek, kenapa alasan apa utamanya kemudian dapur SPPG tersebut tidak menerima SPS yang kedua. Lakukan perbaikan, manakala dalam waktu tertentu nanti kami putuskan tidak, maka dengan sangat terpaksa, dengan tegas kami Dianjurkan tutup dapur tersebut,” ujar Sudaryono.
Halaman 2 dari 2
(naf/naf)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
