REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemimpin Negara Amerika Serikat Donald Trump menghadapi penentangan dari kubu Partai Republik sendiri setelah menyepakati pembukaan kembali perdagangan bahan bakar solar dengan Rusia. Tujuh senator dari Partai Republik dan Demokrat mendesak pemerintahannya segera membatalkan kebijakan tersebut karena dinilai bertentangan dengan undang-undang Amerika Serikat yang melarang Pembelian Barang dari Luar Negeri energi Rusia sejak invasi Moskow ke Ukraina pada 2022.
Penolakan itu memperlihatkan kontradiksi dalam kebijakan luar negeri Washington. Ketika Amerika Serikat masih berupaya menekan pendapatan energi Rusia untuk membatasi kemampuan Pemimpin Negara Vladimir Putin membiayai Konflik Bersenjata, pemerintahan Trump justru membuka jalur perdagangan yang berpotensi mendatangkan pendapatan baru bagi Moskow.
Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Ahad (11/10/2026), ketujuh senator menegaskan bahwa Kongres Sebelumnya secara eksplisit melarang Pembelian Barang dari Luar Negeri energi Rusia untuk mencegah uang Amerika Serikat digunakan membiayai Konflik Bersenjata di Ukraina. Mereka Bahkan menuding pemerintahan Trump mengambil keputusan tanpa terlebih Pada Pada waktu itu berkonsultasi dengan Kongres maupun menyampaikan penjelasan yang diwajibkan undang-undang.
“Amerika Serikat tidak seharusnya Menyediakan jalur penyelamat keuangan kepada Putin ketika Rusia masih terus membunuh warga sipil Ukraina. Pemerintah Harus segera membatalkan keputusan ini,” demikian pernyataan bersama para senator yang dipublikasikan melalui laman resmi Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Ahad.
Tujuh penandatangan pernyataan tersebut Merupakan empat senator Partai Republik, Dikenal sebagai Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, Thom Tillis dari North Carolina, dan John Curtis dari Utah. Tiga lainnya berasal dari Partai Demokrat, yaitu Jeanne Shaheen dari New Hampshire, Richard Blumenthal dari Connecticut, dan Ron Wyden dari Oregon.
Associated Press dalam laporan awal 11 Oktober menyebut enam senator menentang keputusan Trump. Sekalipun, dokumen resmi kantor Senator Collins dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat mencantumkan tujuh nama, termasuk Ron Wyden, sehingga jumlah penandatangan yang terkonfirmasi Merupakan tujuh orang.
Trump Buka Pasokan Solar Rusia
Perdebatan tersebut bermula ketika Trump mengumumkan kesepakatan dengan Putin pada Jumat (9/10/2026). Melalui akun Truth Social, Trump menyatakan Rusia bersedia memasok lebih dari 300 ribu ton solar ke pasar Amerika Serikat dan internasional dalam waktu dekat.
Pasokan tersebut Akan segera disusul tambahan 500 ribu ton pada November dan satu juta ton setelahnya. Trump Bahkan menyebut pengiriman tambahan tiga juta ton dalam waktu singkat, sehingga keseluruhan volume yang diumumkan melampaui 4,8 juta ton.
Trump menegaskan kesepakatan itu ditujukan untuk menurunkan harga bahan bakar yang melonjak akibat gangguan pasokan energi global. Ia secara khusus menyebut petani, peternak, dan pengemudi truk Amerika Serikat sebagai kelompok masyarakat yang diharapkan memperoleh manfaat dari penurunan harga solar.
Menurut Axios dalam laporan 9 Oktober, Trump mengumumkan keputusan tersebut setelah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Putin. Percakapan kedua pemimpin Bahkan membahas situasi pasar energi dunia dan kemungkinan penyelesaian Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina.
Pemerintah Rusia menyambut perkembangan tersebut sebagai peluang Memperkaya kembali pasokan produk energi ke pasar internasional. Kremlin menyatakan Putin Sebelumnya menyampaikan kesiapan Rusia Menyajikan minyak dan produk turunannya untuk Mendukung memenuhi kebutuhan pasar.
Sekalipun, jumlah yang diumumkan Trump masih merupakan rencana pasokan, bukan bukti bahwa seluruh volume Sebelumnya dikirim atau dibeli Amerika Serikat. Rincian pembeli, mekanisme pembayaran, jadwal pengiriman aktual, dan negara tujuan setiap kargo belum dijelaskan secara menyeluruh.
Undang-Undang 2022 Jadi Persoalan
Persoalan hukum muncul karena Kongres Amerika Serikat Sebelumnya memberlakukan Ending Importation of Russian Oil Act pada 8 April 2022. Undang-undang federal tersebut, yang tercatat sebagai Public Law 117-109, melarang Pembelian Barang dari Luar Negeri produk energi asal Rusia yang termasuk dalam klasifikasi tertentu dalam sistem tarif perdagangan Amerika Serikat.
Larangan tersebut merupakan bagian dari respons Washington terhadap invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Tujuan utamanya Merupakan memutus hubungan perdagangan energi yang dapat Menyediakan pemasukan kepada Moskow selama operasi militernya berlangsung.
Syarat dalam undang-undang itu Bahkan mengatur prosedur khusus Seandainya seorang Pemimpin Negara hendak mengakhiri larangan Pembelian Barang dari Luar Negeri. Pemimpin Negara Harus menyampaikan sertifikasi tertulis kepada Kongres mengenai perubahan keadaan, termasuk adanya kesepakatan penghentian permusuhan dan penarikan pasukan Rusia yang diterima pemerintah Ukraina.
Ditambah lagi, pemerintah Harus memastikan Rusia tidak lagi menimbulkan ancaman militer langsung terhadap negara anggota NATO dan mengakui hak rakyat Ukraina menentukan pemerintahannya secara bebas. Undang-undang tersebut Bahkan mengatur konsultasi dengan komite-komite Kongres serta masa tunggu sebelum penghentian larangan dapat berlaku.
Ketujuh senator menilai kebijakan terbaru Trump bertentangan dengan Syarat tersebut. Mereka mempersoalkan tidak adanya konsultasi dan penjelasan resmi yang menurut mereka diwajibkan oleh hukum federal.
Senator Thom Tillis, dalam wawancara dengan program Meet the Press di NBC pada Ahad, menyatakan terdapat dasar hukum yang serius untuk mempertanyakan keputusan Pemimpin Negara Seandainya rencana Pembelian Barang dari Luar Negeri solar Rusia Sungguh-sungguh dilaksanakan. Ia menegaskan Rusia merupakan pihak yang melakukan agresi terhadap Ukraina dan dapat menghentikan Konflik Bersenjata dengan menarik pasukannya dari wilayah yang diduduki.
Meski demikian, penilaian apakah keputusan Trump secara hukum melanggar undang-undang belum diputuskan oleh Lembaga Peradilan. Perselisihan tersebut masih menyangkut perbedaan penafsiran atas kewenangan Pemimpin Negara dalam Menyediakan pengecualian Hukuman dan kewajiban menjalankan larangan Pembelian Barang dari Luar Negeri yang ditetapkan Kongres.
Loading…
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
