Tegaskan Komitmen Pembangunan Inklusif, Gubernur Kalsel Raih Penghargaan Pemberdayaan Perempuan

INFO TEMPO – Gubernur Kalsel Muhidin menerima penghargaan The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth dalam rangkaian Apresiasi Perempuan Berpengaruh (APB) Sraya Nusantara 2026 yang digelar media nasional diadona.id di Jakarta pada Jumat, 11 September 2026.

Apresiasi ini diberikan kepada kepala daerah laki-laki yang dinilai memiliki kebijakan dengan dampak bagi perempuan dan masyarakat rentan. Dalam konteks Kalsel, penghargaan tersebut merefleksikan arah kebijakan Gubernur yang menempatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan Usaha Kecil Menengah, serta perluasan akses pendidikan dan layanan dasar sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif.

“Banyak program prioritas dari Gubernur H. Muhidin yang fokus pada perempuan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan Usaha Kecil Menengah. Penghargaan ini Merupakan bukti komitmen kami untuk pembangunan yang memberdayakan perempuan sesuai semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua,” kata Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, sesaat setelah menerima penghargaan dari CEO Dream & Diadona Diana Airin.

Adapun, Sebanyaknya agenda pembangunan yang didorong melalui 10 Janji Gubernur memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan perempuan dan keluarga.

Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kreatif, misalnya, menjadi ruang bagi berkembangnya Usaha Kecil Menengah yang banyak digerakkan perempuan. Sementara peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial diarahkan untuk Mengoptimalkan kualitas hidup ibu dan anak. Pendekatan yang sama terlihat dalam dorongan terhadap Program Paket A, B dan C, yang membuka kesempatan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat, termasuk perempuan di wilayah pelosok.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Pulau Laut diproyeksikan Mengoptimalkan konektivitas sekaligus membuka akses terhadap pasar dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat serta pelaku Usaha Kecil Menengah di wilayah kepulauan. Dengan demikian, pembangunan tidak semata diukur dari berapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi Bahkan dari berapa banyak pintu kesempatan yang berhasil dibuka bagi masyarakat.

Komitmen terhadap pembangunan inklusif Bahkan terlihat saat Pemprov Kalsel bersama Polda Kalsel, Kementerian Agama, instansi terkait dan 21 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk forum bersama pencegahan dan penanganan Kekejaman serta kejahatan siber terhadap perempuan dan anak di perguruan tinggi, satuan pendidikan dan pondok pesantren pada 27 Juli 2026.

Langkah tersebut penting karena tantangan perlindungan perempuan dan anak Sekarang tidak hanya berada di ruang fisik, tetapi Bahkan di ruang digital. Ancaman terhadap perempuan dan anak Sebelumnya berkembang dalam bentuk cyberbullying, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital Sampai saat ini konten yang berdampak terhadap perkembangan mental dan moral anak.

Pembentukan forum tersebut merupakan langkah awal untuk Mengoptimalkan perlindungan melalui satuan tugas yang bekerja secara terkoordinasi.

“Kami ingin Menyediakan edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya Kekejaman maupun penyalahgunaan teknologi digital,” kata Muhidin.

Kemudian, pada peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Banjarbaru, Pemprov Kalsel tidak hanya menempatkan anak sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi Bahkan memberi ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi melalui Suara Anak Daerah Provinsi Kalsel. Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan, keinginan dan kekhawatiran anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus. Pelibatan suara anak diharapkan membuat pembangunan lebih partisipatif, inklusif, tepat sasaran dan ramah anak.

“Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dengan semangat bekerja bersama dan merangkul semua, kita wujudkan Kalsel yang semakin maju, sejahtera, dan ramah anak,” kata Muhamad.

Mengimplementasikan Kebijakan Menjadi Ekosistem Pemberdayaan

Pemberdayaan perempuan dan pembangunan inklusif tidak ditempatkan sebagai program yang berdiri sendiri, tetapi dibangun melalui ekosistem pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dan keamanan.

Bagi Kalsel, pembangunan yang berpihak kepada perempuan berarti Mengoptimalkan keluarga dan ekonomi masyarakat. Perlindungan anak berarti menyiapkan generasi masa depan. Pendidikan yang lebih terbuka berarti Memperkaya kesempatan. Infrastruktur yang menghubungkan wilayah berarti membuka akses ekonomi. Dan kolaborasi lintas sektor berarti memastikan persoalan masyarakat tidak diselesaikan oleh pemerintah seorang diri.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas arah tersebut sekaligus pengingat bahwa pembangunan yang Sungguh-sungguh maju Merupakan pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun.

Semangat itu sejalan dengan pesan besar Pemprov Kalsel untuk bekerja bersama dan merangkul semua Supaya bisa kemajuan Banua bukan hanya terlihat dari pertumbuhan, tetapi Bahkan dirasakan melalui semakin luasnya kesempatan masyarakat untuk hidup, belajar, bekerja, berkembang dan terlindungi. (*)

Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA