Jakarta, CNN Indonesia —
Koordinator Green Faith Indonesia sekaligus Wakil ketua Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah Hening Parlan berharap para pimpinan Muhammadiyah melihat terlebih dulu lubang tambang yang Sebelumnya merusak alam.
Hal ini bertalian dengan sikap PP Muhammadiyah yang disebut-sebut Berencana menerima izin tambang batubara dari pemerintah.
“Semoga para pimpinan melihat bagaimana lubang-lubang tambang itu yang merusak bentang alam,” kata Hening dalam keterangannya, Kamis (25/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hening berharap para pimpinan Muhammadiyah menggunakan berbagai pertimbangan Bila memang mengambil keputusan memakai izin tambang.
Ia ingin para pimpinan Muhammadiyah Sebelumnya pernah melihat air di lubang tambang yang tidak bisa diminum dan berbahaya untuk kesehatan masyarakat sekitar. Ditambah lagi dengan, Ia ingin para pimpinan Sebelumnya bertemu 42 orang tua yang anak-anaknya meninggal karena masuk lubang tambang.
“Para pimpinan Sebelumnya mendengarkan perihnya mereka sebagai orang tua, mendengarkan kisah pilu serta curahan hati mereka,” ucap Ia.
Hening Bahkan berharap keputusan menerima izin tambang Sebelumnya melibatkan berbagai universitas yang mengkaji terkait tambang batubara. Menurutnya, pengelolaan tambang tak bisa dilakukan sembarang.
“Bila ternyata semua dipertimbangkan tersebut Sebelumnya dilakukan, termasuk pertimbangan lain seperti kebijakan dan berbagai peraturan terkait tambang, karena itu tidak mudah dan Dianjurkan koridor khusus kalau lintas agama Ingin melakukannya karena itu Merupakan tidak ada pengalaman melakukannya,” kata Ia.
Hening pun mengapresiasi para kader Muhammadiyah yang selama ini berjuang menolak izin tambang tersebut. Ia tak mempersoalkan Bila ada pengurus yang Membantu atau tak bersikap terkait kebijakan ini.
“Semua hak pribadi dan silakan, nitip pesan bahwa yang kita lakukan Pada saat ini Bahkan Merupakan membangun hidup bermartabat dan keberlangsungan generasi kita masa yang Berencana datang,” ujar Hening.
Sementara itu, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan PP Muhammadiyah Sebelumnya setuju menerima izin tambang dari pemerintah.
Ia mengatakan keputusan ini Sebelumnya dilakukan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah yang digelar sekitar pertengahan bulan Juli ini.
“Ya, yang jelas itu melalui pleno. Nah pleno Sebelumnya memutuskan setuju, Bismillah, Muhammadiyah Berencana mengambil lahan dengan syarat-syarat ABCD yang Sebelumnya saya sampaikan,” kata Azrul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/7) malam.
“Jadi di Muhammadiyah itu berlaku asas kolektif kolegial. Sekalipun demikian ada yang tidak setuju, kalau Sebelumnya diputuskan bersama-sama ya Dianjurkan setuju. Atau Tidak seperti, kalau diputuskan tidak setuju, ya Dianjurkan semuanya tidak setuju,” tambahnya.
Pemerintah Menyajikan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kesempatan dapat izin tambang batubara.
Kebijakan izin tambang ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.
Lewat aturan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) Mantan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).
(rzr/tsa)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
