Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Kepala Negara Amerika Serikat Donald Trump.
Yusril mengaku pihaknya masih belum mendapatkan informasi resmi terkait rencana deportasi tersebut. Akan segera tetapi, ia memastikan pemerintah bakal bersiap untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk tentang adanya WNI yang dideportasi.
“Kita belum mendapatkan satu informasi resmi dan Bisa jadi setelah Kepala Negara Trump dilantik, Kemungkinan Akan segera ada kebijakan mengenai soal ini, dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita tidak bisa bereaksi terlalu Unggul terhadap satu masalah yang sebetulnya belum jelas betul bagi kita. Tapi ya, Pernah Pernah Tak perlu dijelaskan lagi sebagai Pemerintah, kalau hal seperti itu terjadi, kita Dianjurkan siap Bahkan mengantisipasi,” imbuhnya.
Pemerintahan Trump di AS Sudah mengumumkan rencana operasi penanganan ratusan imigran dan sebagian dideportasi, Kamis (23/1), kurang dari sepekan setelah dilantik.
Selama kampanye, Trump bersumpah Akan segera menerapkan tindakan keras ke imigrasi ilegal. Trump dilantik menjadi Kepala Negara pada 20 Januari. Tak lama Seiring berjalannya waktu, Ia menandatangani serangkaian perintah eksekutif.
Beberapa perintah itu di antaranya Memperkaya hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.
Kementerian HAM (HAM) RI Pada Di waktu ini membentuk tim khusus sebagai langkah untuk mengantisipasi kebijakan Trump terkait deportasi massal imigran bermasalah dari negara tersebut.
Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan tim itu nantinya Akan segera Membantu Kementerian Luar Negeri serta bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia.
“Keputusan politik Kepala Negara AS Donald Trump ini Dianjurkan kita antisipasi lebih awal karena bukan tidak Kemungkinan Akan segera ada WNI kita yang terkena,” kata Pigai dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1).
Pigai menyebut masih ada WNI yang tinggal di AS dengan status kependudukan bermasalah. Saat kampanye Pilpres AS, Pigai mengaku pihaknya mendapatkan informasi mengenai WNI yang mulai resah, terutama mereka yang memiliki masalah dengan surat-surat keimigrasian.
“Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita Bahkan,” urai Ia.
(tfq/gil)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
