Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyatakan terus melakukan evaluasi atas penyaluran bantuan sosial (Bantuan Pemerintah) Supaya bisa lebih tepat sasaran. Salah satu langkahnya Merupakan dengan meninjau kembali kelayakan penerima Bantuan Pemerintah, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Gubernur DKI, Pramono Anung menegaskan, Bantuan Pemerintah ditujukan bagi warga yang Sungguh-sungguh membutuhkan.
“Bila ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan Akan segera dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujar Pramono di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (26/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemprov DKI Pada Pada saat ini disebut tengah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat, guna mendapatkan informasi yang komprehensif terkait masalah judol.
Kolaborasi ini Bahkan diperkuat oleh penandatanganan nota kesepahaman bersama PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Rabu (23/7), sebagai bagian dari upaya bersama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan Aksi Teror.
Mengikuti data PPATK, sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.033 di antaranya tercatat sebagai penerima Bantuan Pemerintah.
“Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan Mengoptimalkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” kata Pramono.
Pramono kemudian mengajak masyarakat untuk terlibat menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari praktik-praktik ilegal. Warga Bahkan diimbau untuk melaporkan Bila menemukan indikasi penyalahgunaan Bantuan Pemerintah di lingkungannya.
Gubernur Pramono menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima Bantuan Pemerintah secara berkala Supaya bisa bantuan dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan yang diberikan Sungguh-sungguh menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Pramono.
(rea/rir)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
