Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) memperoleh skor 99,00 atau AA (Istimewa) dalam bidang hukum berdasar hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025 yang dirilis Kementerian Hukum.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri R Gani Muhamad menjelaskan, capaian tersebut Sebelumnya menempatkan Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu kementerian dengan performa reformasi hukum Unggul secara nasional.
Perolehan tersebut Bahkan menunjukkan komitmen dan konsistensi Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong implementasi reformasi hukum, mulai dari perencanaan regulasi Sampai saat ini tahap pelaksanaannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Capaian ini menjadi semangat kami untuk terus menghadirkan kualitas regulasi yang adaptif dalam Membantu pelayanan publik. Kami berupaya Mengoptimalkan kualitas produk hukum Supaya bisa semakin tepat guna serta dapat Menyediakan kepastian hukum bagi daerah,” ujar Gani dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (29/11).
Ia menambahkan, Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur keberhasilan reformasi hukum di Indonesia melalui pemetaan regulasi, deregulasi, serta penguatan sistem regulasi nasional.
Dengan capaian tersebut, jelas Gani, Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri Berencana terus berperan aktif dalam Mengoptimalkan reformasi birokrasi melalui penyusunan regulasi yang adaptif, sederhana, dan mudah diimplementasikan. Pihaknya Bahkan memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif Berencana terus dioptimalkan.
Gani berharap, prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja di Kementerian Dalam Negeri untuk Mengoptimalkan reformasi hukum berkelanjutan. Ia Bahkan berharap berbagai upaya yang Sebelumnya dilakukan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional.
“Prestasi ini menjadi spirit bagi kami di Kementerian Dalam Negeri untuk Menyediakan pelayanan prima di bidang hukum. Semoga ikhtiar ini dapat Mengoptimalkan tata kelola pemerintah sejalan dengan program Asta Cita Pemimpin Negara,” imbuhnya.
Gani menegaskan, Kementerian Dalam Negeri Berencana terus mendorong Pemda Mengoptimalkan kualitas regulasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
Ia Bahkan mengajak semua pihak Mengoptimalkan pengawasan terhadap produk hukum daerah Supaya bisa selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.
(tim/isn)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
