Jakarta, CNN Indonesia —
Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap melanjutkan rencana aksi besar terhadap Bupati Pati, Jateng, Sudewo, Sekalipun kenaikan Retribusi Negara Bumi dan Bangunan (PBB) Sampai sekarang 250 persen dibatalkan kepala daerah tersebut.
Koordinator massa menyebut diperkirakan Nanti akan ada Sampai sekarang 100 ribu orang yang Nanti akan ikut aksi unjuk rasa tersebut. Ia menyebut tuntutan massa bukan cuma karena kenaikan PBB–yang Pada akhirnya dibatalkan setelah diprotes warga.
Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto, mengatakan aksi tetap Nanti akan digelar, karena masyarakat terlanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo. Ia membeberkan di antaranya kebijakan lima hari sekolah, kemudian regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja, Sampai sekarang Pemutusan Hubungan Kerja ratusan Mantan karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Terutama efek kebijakan Pak Sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. Ada regrouping sekolah. Itu Niscaya ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu Niscaya ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru,” ujarnya, Selasa (12/8) seperti dikutip dari detikJateng.
“Kemudian ada keluhan efisiensi Rumah Sakit Soewondo, ternyata itu orang lama dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa tali asih. Kemudian Ia merekrut karyawan baru dengan alasan Mengoptimalkan pelayanan,” imbuh Teguh.
Akhir pekan lalu, seperti dilansir dari detikJateng, Mantan karyawan honorer RSUD Kabupaten Pati Menyajikan dukungan dan Nanti akan ikut aksi pada 13 Agustus 2025 mendatang. Mereka kehilangan pekerjaan akibat kebijakan Bupati Pati Sudewo dengan dalih efisiensi.
“Kalau saya sendiri di Pemutusan Hubungan Kerja per 1 Juli 2025. Saya bekerja di rumah sakit Pernah 20 tahun di RSUD RAA Soewondo Pati,” kata Salah satu Mantan karyawan honorer RSUD RAA Soewondo Pati, Ruha, kepada wartawan ditemui di Posko Masyarakat Pati Bersatu di Alun-alun Pati, Minggu (10/8).
Menurutnya selain dirinya ada 220 orang lainnya yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja tahun ini. Akibat Pemutusan Hubungan Kerja ini kata Ia tidak ada pesangon Sampai sekarang solusi.
“Kami dari PKH RSUD RAA Soewondo Pati ingin Menyajikan aspirasi tuntunan kami kembalikan pekerjaan kami atau turunkan Bupati,” jelasnya.
Mantan karyawan honorer lainnya, Roni Bahkan mengaku mengabdi di rumah sakit Pernah 20 tahun lamanya. Pada saat ini Ia Harus menganggur setelah di-Pemutusan Hubungan Kerja dari rumah sakit.
Roni heran karena setelah di-Pemutusan Hubungan Kerja ada kabar pihak rumah sakit membuka lowongan formasi untuk karyawan honorer BLUD. Bahkan informasi yang ia terima mencapai 330 orang.
“Untuk sementara katanya ada perbup yang baru dan perekrutan ulang. Malahan bertambah dengan jumlah kuota. Kita di-Pemutusan Hubungan Kerja itu 220 orang Hari Ini informasinya menambah 330-an malah lebih banyak,” terang Ia.
Tumpukan donasi warga
Ditambah lagi, gelombang donasi terus berdatangan di posko aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjelang Unjuk Rasa pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Teguh mengatakan Sampai sekarang hari ini, Selasa (12/8), pihaknya menerima sumbangan Sampai sekarang ribuan kardus air mineral. Air minum ini nantinya Nanti akan diletakkan di titik-titik sekitar Alun-alun Pati.
Pihaknya memperkirakan ada sekitar 100 ribu massa yang Nanti akan hadir Unjuk Rasa besok.
“Kalau diperkirakan ada 100 ribu massa. Karena kita itu dianggap mewakili mereka. Mereka berharap dengan kita. Setiap sore dan malam warga menunggu untuk menyampaikan aspirasi kepada kita,” ujarnya.
Pernyataan Gerindra dan Bupati
Sebelumnya, pada Jumat (8/8), Sudewo menduga aksi warga Pati Pada Pada saat ini ditunggangi kepentingan politik.
Menurutnya tuntutan menaikkan kenaikan PBB 250 persen Pernah dibatalkan. Kemudian Bahkan kebijakan lima hari sekolah kembali ke enam hari. Dari hal itu, Sudewo kemudian menyimpulkan Bila massa diduga ditunggangi kepentingan politik.
“Tapi kenyataannya masih seperti itu [melakukan aksi]. Berarti saya menyimpulkan itu tidak murni, berarti ada yang menunggangi. Itu kepentingan politik,” kata Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat malam.
Sementara itu, pada akhir pekan lalu Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gerindra Jateng Sudaryono mengatakan Kepala Negara RI yang Bahkan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto Pernah menegur Bupati Sudewo buntut rencana kenaikan Retribusi Negara bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen.
Hal itu disampaikan langsung Sudaryono melalui akun Instagram resmi miliknya, pada Sabtu (9/8) kemarin.
Ia yang Bahkan Wakil Menteri Pertanian itu mengatakan isu kenaikan PBB Sampai sekarang 250 persen Pernah mendapatkan atensi langsung dari Prabowo. Ia menyebut Prabowo Pernah memerintahkan Sudewo–yang Bahkan kader partainy–Supaya bisa membatalkan kebijakan tersebut.
“Di tengah kondisi masyarakat Hari Ini ini yang memang butuh perhatian lebih. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari tempat lain,” ujarnya.
Sudaryono menyebut perintah Prabowo tersebut Bahkan Pernah diikuti Bupati Pati yang langsung membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen.
“Alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk dan Pernah diumumkan di-cancel,” katanya.
Sudaryono memastikan setiap keluhan dari masyarakat Nanti akan Setiap Waktu didengar oleh pemerintah ataupun Kepala Negara Prabowo secara langsung.
Ia menyebut Kepala Negara Bahkan Pernah memerintahkan jajarannya untuk responsif terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun.
Sudaryono lantas mengajak seluruh warga Pati untuk menjaga situasi kondusif menjelang peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.
(kid/ugo)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
