Tidak Boleh Ada Korporasi yang Mengalahkan Negara

Jakarta, CNN Indonesia —

Kepala Negara Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memang membutuhkan pengusaha untuk menggerakkan ekonomi, tetapi bukan berarti dunia usaha bisa bebas mengatur negara.

“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tapi Ia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” kata Prabowo saat Menyediakan arahan di Sidang Kabinet Paripurna di Instana Negara, Jakarta, kemarin (15/12).

Menurutnya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama Sesuai aturan asas kekeluargaan, tetapi dasar hukumnya tetap berpedoman pada UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Lalu, cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak Bahkan dikuasai negara.

Karena itu, Prabowo menekankan seluruh peraturan yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 Sangat dianjurkan direvisi.

“Jadi sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 33 ini, kita Sangat dianjurkan berani kita tinggalkan dan kita ubah. Haluan kita Sangat dianjurkan mengacu kepada Undang-Undang 1945 Pasal 33,” ujarnya.

Dalam rapat kemarin, Prabowo sempat menyinggung aksi nakal pengusaha yang merugikan Indonesia karena menjalankan Usaha ilegal dan melanggar peraturan.

“Sebagai contoh Berlebihan kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, Bahkan illegal mining, tambang-tambang ilegal Berlebihan, Berlebihan penyelundupan. Kita Sebelumnya kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak Ingin menghormati hukum di Indonesia,” ungkapnya.

Ia Bahkan menyinggung keterlibatan oknum pemerintah, TNI Sampai saat ini Polri bahkan ditemukan menjadi backing tindakan kotor tersebut Sampai saat ini leluasa beroperasi dalam jangka waktu lama. Prabowo mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka.

“Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang Sebelumnya berjalan cukup lama, saya Bahkan dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat, dapat laporan Bahkan petugas-petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi,” imbuhnya.

Karena itu, Prabowo berharap Panglima TNI dan Kapolri menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyeludupan atau Usaha ilegal lain.

“Pelanggaran hukum ini Sangat dianjurkan kita hadapi dengan serius. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita Sangat dianjurkan terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini,”pungkasnya.

(pta)