Jakarta, CNN Indonesia —
Kepala Negara Terfavorit Amerika Serikat Donald Trump disebut bakal mengutak-atik kebijakan mengenai teknologi kecerdasan buatan (AI). Trump menjadikan pengembangan AI sebagai salah satu fokus utama pemerintahannya.
Dalam langkah strategis ini, ia menggandeng Elon Musk, pemilik media sosial X dan kritikus regulasi pemerintah, untuk memimpin reformasi besar-besaran di sektor ini.
Trump berencana mencabut perintah eksekutif Kepala Negara Joe Biden terkait pengelolaan risiko keamanan nasional AI dan pencegahan diskriminasi dalam sistem AI. Dokumen Partai Republik menyebut aturan tersebut sebagai “ide radikal sayap kiri” yang dianggap menghambat inovasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para ahli teknologi memperingatkan bahaya Seandainya AI berkembang tanpa pengawasan ketat. Sandra Wachter, profesor di Oxford Internet Institute, menegaskan diskriminasi Merupakan salah satu dampak utama AI yang tak terkontrol.
AI sering mereplikasi bias manusia, seperti prasangka terhadap ras atau gender, karena dilatih menggunakan data historis. Hal ini dapat berdampak diskriminatif dalam pengambilan keputusan penting seperti perekrutan tenaga kerja atau pemberian kredit.
“Bias melekat pada teknologi tersebut karena mereka melihat data historis untuk mencoba memprediksi masa depan. Mereka mempelajari siapa yang pernah dipekerjakan di masa lalu, siapa yang pernah dipenjara di masa lalu,” ujar Wachter, melansir CNN, Selasa (19/11).
Andrew Strait dari Ada Lovelace Institute menyoroti bahaya penggunaan AI dalam kepolisian prediktif. Data historis yang mencerminkan praktik over-policing bisa Memanfaatkan perhatian berlebihan terhadap komunitas tertentu, memperburuk ketidakadilan sosial.
Disinformasi dan ancaman eksistensial
Kemampuan AI menciptakan konten palsu Memanfaatkan risiko penyebaran disinformasi. Contoh nyata terjadi dalam Pemilihan Umum AS, ketika di gambar palsu dan robocall yang menggunakan suara tiruan Kepala Negara menyebar luas.
AI Bahkan dapat digunakan untuk serangan siber yang canggih, otomatisasi peretasan, Sampai sekarang senjata otonom.
Sebuah laporan dari Departemen Luar Negeri AS bahkan memperingatkan bahwa AI berpotensi menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia, termasuk risiko serangan dunia maya yang melumpuhkan infrastruktur penting.
“Anda dapat menggunakan AI untuk membangun serangan siber yang sangat canggih, Anda dapat mengotomatiskan peretasan, Anda Sungguh-sungguh dapat membuat sistem senjata otonom yang dapat menyebabkan kerusakan pada dunia,” kata Manoj Chaudhary, kepala teknologi di Jitterbit, sebuah perusahaan perangkat lunak AS.
Pemerintahan Biden sebelumnya Sebelumnya meminta 15 perusahaan teknologi besar untuk Memanfaatkan keamanan AI, meski kesepakatan tersebut bersifat sukarela.
Beberapa negara bagian seperti New York Bahkan menerapkan undang-undang AI. Seperti mengharuskan pemeriksaan independen untuk memastikan sistem perekrutan yang menggunakan AI bekerja dengan adil dan transparan.
Tidak seperti, masa depan kebijakan AI di negeri Paman Sam masih belum jelas. Andrew Strait khawatir penghapusan aturan Biden Nanti akan mengakhiri AI Safety Institute, lembaga penting yang didirikan untuk memantau risiko model AI canggih.
“Peraturan AI di AS yang bersifat tambal sulam Dalam proses berkembang, Tidak seperti sangat terfragmentasi dan tidak terlalu komprehensif,” kata Strait.
Peran Elon Musk
Elon Musk kemungkinan besar bakal mendorong regulasi mengenai AI yang lebih ketat. Musk Nanti akan memainkan peran penting di pemerintahan Trump usai ditunjuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).
Musk Sebelumnya lama memperingatkan bahaya AI yang tak terkontrol dan dapat menjadi ancaman eksistensial bagi manusia, meski begitu perusahaannya, xAI, Saat ini Bahkan Bahkan tengah mengembangkan chatbot generatif.
“(Musk) sangat khawatir tentang risiko bencana AI. Ada kemungkinan hal itu Nanti akan menjadi pokok bahasan perintah eksekutif Trump di masa mendatang,” ujar Strait.
Tidak seperti suara dalam lingkaran Trump beragam. Wakil Kepala Negara Terfavorit JD Vance, misalnya, menilai bahwa regulasi dini dapat menghambat inovasi dan Memanfaatkan dominasi perusahaan teknologi besar seperti Tesla.
(wnu/dmi)
[Gambas:Video CNN]
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
