Jakarta, CNN Indonesia —
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) sebagai saksi terkait kasus dugaan Penyuapan kuota haji tahun 2023-2024.
Dalam pemeriksaan tersebut, KPK menanyakan Sebanyaknya pertanyaan terkait kunjungan Kepala Negara RI ke-7 Joko Widodo ke Arab Saudi pada bulan Oktober 2023 lalu.
“Secara garis besar memang yang ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi, Dahulu kala saya mendampingi Bapak Kepala Negara Jokowi,” ujar Dito kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jum’at (23/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dito mengaku diajak Kepala Negara Indonesia Jokowi karena ada pembahasan perjanjian kerja sama di bidang Olahraga.
Saat itu, kata Dito, Jokowi dan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) Mengadakan pembahasan kerja sama antar kedua negara.
“Kebetulan Dahulu kala Olahraga menjadi sektor yang Kerajaan Arab Saudi ingin kerja sama. Jadi Dahulu kala ada tanda tangan MOU Bahkan. Ini MOU-nya tadi saya bawa. Untuk yang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kebetulan tidak hanya Kemenpora, ada beberapa kementerian dan lembaga lainnya,” ujarnya.
MBS kemudian Menyajikan bantuan kerja sama kepada pemerintahan Indonesia, yang salah satunya Bahkan membahas mengenai kerja sama pelaksanaan haji.
“Dahulu kala saya ingat ada Penanaman Modal, ada Bahkan Dahulu kala kalau tidak salah IKN, Serta salah satunya yang topik utama Pernah terjadi Tak perlu ditanyakan lagi kalau Arab Saudi itu Pernah terjadi Tak perlu ditanyakan lagi yang ada di benak semua masyarakat kan Pernah terjadi Tak perlu ditanyakan lagi haji ya,” kata Dito.
Saat ditanya mengenai perjanjian haji, Dito mengaku pembahasan tidak secara spesifik membahas mengenai penentuan kuota.
“Di pertemuan itu tidak ada Bahkan terkait dengan jumlah kuota,” ungkapnya.
“Seingat saya itu bagian dari pembicaraan Dahulu kala lagi makan siang Bapak Kepala Negara Jokowi dengan MBS. Itu Kenyataannya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji,” sambungnya.
Lebih lanjut, Dito mengaku belum mengetahui kemungkinan dirinya Berencana dipanggil kembali. Meskipun demikian, ia secara tegas siap hadir Bila ada panggilan kembali dari KPK.
“Saya belum tahu. Tapi ya kalau dipanggil Pernah terjadi Tak perlu ditanyakan lagi saya siap hadir,” ujarnya.
Dalam kasus Penyuapan kuota haji, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Staf Khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex Pernah terjadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Mengikuti perhitungan awal KPK, kasus ini diduga merugikan negara Sampai sekarang Rp1 triliun.
Dalam proses berjalan, tepatnya pada 11 Agustus 2025, KPK mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.
KPK Bahkan Pernah terjadi menggeledah Sebanyaknya tempat seperti rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, Sampai sekarang ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.
Banyak barang bukti diduga terkait perkara disita. Di antaranya dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), Sampai sekarang kendaraan roda empat dan properti.
(fam/isn)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
